Calon Kepala BP Migas Harus Mampu Menggenjot Produksi Minyak

[Komunitas Pemantau Energi Indonesia] - Calon Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sepatutnya memiliki kemampuan untuk menggenjot produksi minyak. Jika hal ini tidak mampu dilakukan, maka nasib bangsa ini akan semakin terpuruk dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial masyarakat, yang sama sekali tidak kita harapkan.

Oleh sebab itu, rencana pemerintah untuk mengganti Kepala BP Migas Kardaya Warnika merupakan langkah yang sangat tepat, tetapi jangan dilakukan secara gegabah dengan mencalonkan kandidat yang dinilai tidak mumpuni. Bagaimana pun, tugas yang akan diemban akan sangat berat, yaitu harus meningkatkan produksi minyak, membongkar penyimpangan cost recovery senilai Rp 18 triliun (menurut versi BPKP) serta membantu mengatasi semburan lumpur Sidoarjo.

Seperti diberitakan media, pada saat ini sudah beredar tiga nama yang menjadi calon kuat Kepala BP Migas, yaitu Evita H Legowo (Staf Ahli Menteri ESDM), R Priyono (Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas), dan Hadi Purnomo (Kepala Lemigas). Sayangnya ketiga nama tersebut kurang mendapat sambutan positif dari kalangan DPR-RI, karena dinilai kurang professional dan tidak mumpuni. Kondisi seperti ini tentu memprihatinkan, soalnya bukan tidak mungkin “Tragedi Cagub BI Agus Martowardoyo” bisa kembali berulang di tangan DPR-RI.

Akan lebih elegan, jika Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan nama alternative lain yang sudah dikenal publik dengan pemikiran-pemikirannya di bidang migas sangat tajam dan cerdas. Jika hal demikian direpresentasikan, barangkali nama pengamat Kurtubi, yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) tentu sangat patut masuk dalam bursa calon Kepala BP Migas.

Akhirnya, mudah-mudahan semua pihak dapat memilih Kepala BP Migas yang benar-benar mumpuni dan bukan karena perkoncoan dengan Menteri ESDM ataupun Presiden SBY, hal ini penting agar masyarakat Indonesia segera terbebas dari kesulitan minyak. Jangan sampai politik “kepentingan” diberikan ruang gerak dalam konteks pergantian pimpinan BP Migas ini.
[Sumber : SURAT PEMBACA DOTNET. Tulisan ini juga bisa dilihat di : THE JAKARTA POST, BISNIS INDONESIA,