JALIN

Pencekalan Sjamsul Nursalim Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

2008-07-11T09:59:00.000-07:00

[Okezone] - Selain meminta Yusuf Emir Faisal dicekal, KPK juga ternyata telah meminta pihak imigrasi untuk mencekal mantan bankir nasional yang terlibat kasus BLBI, Sjamsul Nursalim.

Bahkan, tidak hanya Sjamsul, istrinya Ici Nursalim pun ikut dicekal.

"Ya KPK juga minta kita mencekal Sjamsul Nursalim, Ici Nursalim dan seorang Romi Darma Satriawan," ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Imigrasi, Syaiful Rahman kepada okezone, Jumat (11/7/2008).

Syaiful menambahkan bahwa pencekalan ini sudah berlaku semenjak 3 Maret 2008 lalu dan itu karena sebelumnya Kejagung tidak meminta perpanjangan pencekalannya yang telah habis semenjak Oktober 2007.

SKB Penghematan Energi Jangan Sampai Menurunkan Produktivitas Nasional

2008-07-11T07:01:00.000-07:00

[The Global Center] - Rencana pemerintah yang akan menerbitkan SKB tentang penghematan energi diharapkan jangan sampai menurunkan produktivitas industri. Seharusnya pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap konsumsi energi khususnya listrik di perusahaan dan daerah-daerah.

Seperti diketahui, pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menneg BUMN mengenai pengaturan jam kerja industri, diharapkan rampung akhir Juli ini. Dengan demikian, kebijakan baru, yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan beban listrik tersebut, dapat segera diimplementasikan tiga bulan setelah diterbitkannya SKB.

Pemerintah mengharapkan, dengan diterbitkannya SKB tersebut, maka persoalan kelangkaan pasokan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (persero) dengan kebutuhan industri diharapkan dapat segera teratasi. Pengaturan jam kerja pabrik ini dinilai efektif guna menghindari pemadaman listrik. Dengan begitu, industri dapat terus melakukan kegiatan operasionalnya sebaik-baiknya.

Penghematan energi memang harus dilakukan oleh semua kalangan, namun demikian jangan sampai SKB tersebut menurunkan produktifitas. Hal demikian perlu digarisbawahi, soalnya program penghematan yang dicanangkan pemerintah, terutama dalam hal pembatasan konsumsi listrik bagi perusahaan manufaktur dengan pengurangan shift kerja, pasti akan berdampak langsung terhadap produktivitas dan kelangsungan ribuan pekerja. Efisiensi bukan pembatasan produktivitas, melainkan pengelolaan pemanfaatan energi secara efektif

Bukan itu saja, pemberian sanksi khusus kepada industri yang dianggap boros, tentunya akan mempersulit kalangan industri dalam memanfaatkan listrik. Padahal, konsumsi listrik bisa dihemat tanpa harus mengurangi produktivitas dan tanpa harus melakukan kontrol ketat. Padahal, kuncinya ada pada pengelolaan energi secara bijak dan proporsional. Melalui pemetaan konsumsi listrik di setiap perusahaan, kabupaten, maupun kecamatan maka akan mendorong kalangan industri dan masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi.

Terus terang saja, kebijakan pemerintah soal penghematan energi ini sangat memprihatinkan karena selain terkesan reaktif dan jangka pendek, dari sisi implementasi juga sangat miskin. Akibatnya, kebijakan pemerintah dalam menekan laju konsumsi energi, seperti BBM dan listrik, tidak akan berdampak nyata, apalagi program efisiensi energi, yang disuarakan akan dilaksanakan pemerintah, hanya sebatas wacana saja.

Jika SKB penghematan energi ini menurunkan produktifitas, maka lima menteri yang menandatanganinya harus bertanggungjawab secara moral dan material kepada rakyat. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan tidak sampai menurunkan produktifitas nasional.

Dukungan untuk ICW dan KPK Soal Penyimpangan BP Migas

2008-07-10T06:22:00.000-07:00

[Solidaritas Rakyat Anti Korupsi] - Kami dari Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (SORAK Indonesia) mendukung sepenuhnya langkah yang diambil oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan melaporkan adanya dugaan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami juga menyemangati KPK agar dapat menuntaskan persoalan ini lebih cepat dan akurat.

Karena itu, BP Migas pun seharusnya bisa bisa menanggapi tuduhan Indonesia Coruption Watch (ICW) soal adanya penyimpangan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2000-2007 dari penerimaan dari minyak dan gas (migas) yang masuk ke kantong negara sebesar Rp 194 triliun.

Hal demikian sangat penting untuk direspon agar rakyat mengetahui duduk persoalannya. Jika memang benar yang terjadi demikian, maka wajar saja jika bangsa ini selalu dibelit persoalan krisis energi. Jika tidak benar, argumentasinya pun harus jelas, karena rakyat sebenarnya sudah lelah dengan penderitaan krisis energi yang berkepanjangan. Para pejabat ESDM mulai dari menteri, dirjen dan BUMN-nya harus memiliki dan lingkungannya tidak pernah berhasil.

Seperti diketahui, perhitungan sebesar total Rp 194 triliun yang ditemukan ICW merupakan kalkulasi dari berbagai sumber data yakni Kementerian ESDM, BP Migas, dan Dirjen Migas. ICW telah melkukan kroscek data untuk laporan hasil keuangan berdasarkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) di Depkeu. Dari hasil riset ICW tersebut ditemukan adanya kekurangan penerimaan minyak Rp 194 triliun.

Penyimpangan terjadi karena angka produksi minyak Indonesia yang dilaporkan dalam realisasi penerimaan negara jauh lebih rendah dari realisasi sebenarnya. Rata-rata tiap tahun dilaporkan lebih rendah 16,102 juta barel. Atau, terjadi selisih kurang dari 128,820 juta barel. Selain itu pola bagi hasil minyak tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Selain itu, pola bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor seharusnya 85:15 tapi dari hasil audit BPK mengindikasikan bagi hasil minyak Indonesia dalam prskteknya hanya 67:33. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPP dari tahun 2005-2007 ditemukan penerimaan migas yang tidak dicatat dan dibelanjakan tanpa melalui mekanisme APBN senilai RP 120,329 T. Begitu juga hasil audit BPK terhadap kontrak dengan kontraktor kerjasama minyak dengan temuan senilai RP 39,999 T yang tidak perlu dibayar sebagai cost receovery minyak.

Mudah-mudahan, KPK bisa menemukan penyimpangan-penyimpangan di lingkungan ESDM agar persoalannya bisa segera diketahui. Dengan demikian maka akan membawa dampak positif bagi solusi atas persoalan krisis energi -- seperti yang masih terjadi sekarang ini. Terima kasih.

Benarkah Indonesia Mengalami Krisis Energi ?

2008-07-09T06:25:00.000-07:00

[Indonesia Cabinet Watch] - Hari-hari terakhir ini, perhatian pemerintah kita terfokus kepada bagaimana mencari solusi untuk mengatasi krisis energi. Harga bahan bakar minyak naik, harga bahan bakar gas juga naik, bahkan listrik pun menjadi langka.

Indonesia

dianggap sedang mengalami krisis energi. Namun, benarkah

Indonesia

sedang mengalami krisis energi ?

Pertanyaan ini sangat penting untuk digarisbawahi, soalnya kondisi produksi energi di dalam negeri sebenarnya dalam posisi yang aman dan bahkan mengalami surplus. Lihatlah komentar pengamat ekonomi Imam Sugema di media yang menjelaskan, produksi minyak saat ini mencapai 927 ribu barel per hari, sedangkan produksi gas alam ekuivalen dengan 700 ribu barel minyak per hari. Kemudian produksi batu bara mencapai 200 juta ton per tahun, atau ekuivalen dengan 2,6 juta barel minyak per hari.

Hal ini berarti, total produksi adalah 4,2 juta barel per hari. Dengan tingkat konsumsi masyarakat yang jumlahnya 1,2 juta barel per hari, berarti pasokan energi dalam negeri sebenarnya surplus. Kalau seluruh potensi energi itu dapat terserap dengan baik, seharusnya tidak akan ada istilah krisis energi.

Lalu, di mana masalahnya, kok saat ini kita mengalami persoalan yang ruwet dalam bidang energi ini ? Setelah dianalisa oleh banyak pakar, ternyata masalahnya bukan pada pasokan energi dalam negeri dan bukan pula berasal dari minimnya produksi. Persoalan kita saat ini lebih banyak karena amburadulnya pengelolaan sumber daya energi oleh pemerintah.

Sebaiknya, pemerintah melakukan instrospeksi sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh mengenai berbagai kebijakan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat harus segera distop. Ada kesan, para pejabat ESDM lebin cenderung memprioritaskan asing dalam berbagai hal – seperti yang dikritik oleh mantan Ketua MPR Amien Rais.

Selain itu, perlu juga ada pengawasan yang signifikan terhadap alokasi energi yang disalurkan ke luar negeri. Langkanya energi di dalam negeri, padahal produksi di dalam negeri cukup, patut diduga ada pihak-pihak atau oknum yang menyelundupkan energi seperti ini ke luar negeri. Kemudian, jika hal ini yang terjadi, lalu siapa yang harus bertanggungjawab ? Menurut kami, hal seperti ini jauh lebih penting dicari oleh pemerintah, daripada mencari formula yang justeru semakin menyulitkan rakyat.

Mengapa PLN Tidak Mampu Merespon Permintaan Listrik ?

2008-07-08T08:31:00.000-07:00

[Asian Studies Forum] - Sungguh memprihatinkan kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini, yang dinilai tidak mampu merespon permintaan listrik yang semakin meningkat dalam beberapa bulan kedepan. Padahal dalam 12 bulan ke depan, permintaan listrik akan meningkat secara tajam. Jika PLN tidak mampu untuk merespon hal ini akibatnya tentu akan sangat fatal.

Padahal, pemerintah sendiri sudah menegaskan sikapnya untuk mereview kontrak batubara yang sudah ada selama ini. Melalui Menko Perekonomian Sri Mulyani, pemerintah sudah menegaskan bahwa siapapun pemasoknya dan juga dari sisi konteks nanti akan direview dengan PLN. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pembangkit listrik agar tidak "byar-pet"

Sayangnya, manajemen PLN bergerak lamban dengan argumentasi harus mempertimbangkan berbagai segi. Memang masalah listrik ini merupakan persoalan yang menyangkut banyak kendala dari sisi PLN. Tidak mengherankan jika kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai turun tangan dan masyarakat diminta untuk memilih apakah ingin listrik padam secara bergiliran atau memilih kerja bergiliran sehingga masih tetap bisa berproduksi.

Menurut Wapres, saat ini yang diperlukan adalah pemerataan beban penggunaan listrik. Selama ini, beban puncak penggunaan listrik pada hari-hari kerja. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu terjadi penurunan pengunaan listrik. Karena itu, pemerintah minta jam kerjanya saja dipindahkan ke hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak menumpuk di beban puncak.

Mengenai ancaman Asosiasi Perusahaan Jepang yang akan memindahkan usahanya ke Cina jika terus terjadi pemadaman listrik, Wapres mengatakan apa yang dialami Indonesai saat ini juga pernah dialami Cina sebelumnya. Dan saat ini, Cina juga mengalami krisis energi. Selain itu, tambah Wapres harga listrik di Cina masih lebih mahal jika dibandingkan dengan Indonesia.

Dukungan pemerintah yang direpresentasikan oleh Menko Perekonomian dan Wakil Presiden rasanya sudah cukup kuat bagi PLN untuk lebih sigap bergerak untuk merespon permintaan listrik. Jika masih bergerak lamban dan tidak mampu merespon permintaan listrik, sebaiknya pemerintah mengevaluasi ulang manajemen yang mengelola PLN sekaligus meminta pertanggungjawaban moral dan social para petinggi PLN, mengapa selalu mengorbankan konsumen, jika masalahnya ada di tinggal koordinasi korporasi dan pemegang saham – dalam hal ini pemerintah ?

Komisaris BUMN Jangan Hanya Pajangan

2008-07-06T21:08:00.001-07:00

[Indonesia Care Group] - Jabatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai hanya pajangan. Buktinya, sebagian posisi komisaris diisi oleh orang yang merangkap jabatan bahkan ada yang tidak pernah terkait dengan wilayah kerja BUMN. Sebagaimana diketahui, selain diisi pejabat ada juga komisaris yang diisi oleh aktifis mahasiswa, aktifis parpol, dan purnawirawan yang pernah aktif membantu tim sukses di masa kampanye.

Padahal jabatan komisaris tidak bisa dikerjakan secara sampingan atau sambil lalu. Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas komisaris sesungguhnya sangat berat. Pasal 114 ayat 3 menegaskan bahwa anggota dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai bertugas.

Salah besar, jika dalam realitasnya kemudian jabatan komisaris ini menjadi pajangan saja, apalagi kompensasi dan gaji yang diberikan kepadanya pun besar dan menggiurkan. Berdasarkan penelusuran media massa, gaji komisaris pada umumnya adalah Rp 25 juta/bulan. Namun untuk BUMN di bidang keuangan & perbankan, bisa mencapai Rp 50 juta. Bukan itu saja, mereka juga memperoleh tunjangan-tunjangan yang jumlahnya wah.

Oleh sebab itu, sungguh memprihatinkan jika para komisaris ini hanya ongkang-ongkang menikmati kompensasi, gaji dan tunjangan-tunjangan. Argumentasi Menneg BUMN bahwa kehadiran komisaris diperlukan karena mewakili kepentingan pemerintah, patut dipertanyakan efektifitasnya. Benarkah komisaris tersebut mewakili kepentingan pemerintah ? Benarkah dengan akses informasi yang diperolehnya, akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintah ? Mudah-mudahan demikian, kalau pun tidak semoga jabatan ini bukan hanya menjadi pajangan.

Pengaturan Jam Kerja untuk Industri Tidak Efektif

2008-07-05T20:49:00.000-07:00

[Indonesia Moniter Network] - Rencana pemerintah untuk menghemat energi dengan melakukan pengaturan jam kerja dinilai tidak efektif. Soalnya, selain kontra produktif dengan program produktifitas nasional, pengaturan jam kerja juga tidak akan menghasilkan penghematan energi secara signifikan.

Beberapa pengalaman justeru membuktikan bahwa kegiatan seperti itu tidak efektif. Bahkan, beberapa pengusaha yang mengurangi jam kerja malah menderita kerugian secara signifikan, dan penghasilan karyawan yang bekerja juga mengalami pemiskinan, karena berkurangnya penghasilan secara sistematis.

Seperti dipublikasikan media, pemerintah segera mengatur jam kerja industri sebagai respon atas kenaikan harga minyak mentah dunia dan keterbatasan pasokan listrik. Aturan jam kerja instri akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Penghematan Energi. Rencananya, SKB ini ditandatangani oleh Menperin, Menteri ESDM, Menakertrans, dan Mendagri. Sanksi tegas bagi industri yang melanggar SKB akan dikeluarkan pada Agustus 2008.

Merespon keputusan pemerintah tersebut, kami khawatir keputusan parsial tersebut dilakukan secara emosional dan tergesa-gesa serta tidak efektif sebagai solusi yang tepat. Sesungguhnya, akar persoalannya ada di dalam tubuh kementerian ESDM itu sendiri -- termasuk perusahaan negara di bawahnya, yaitu PLN. Permasalahan utamanya adalah masalah kelangkaan pasokan BBM PLN.

Sayangnya, yang disolusikan justeru di tingkat industri yang tidak terlalu membebani pengoperasian pembangkit PLN. Solusi jangka pendek ini juga menunjukkan kepanikan pemerntah dalammenghadapi krisis energi di dalam negeri. Jika pemerintah nekad akan memberlakukan hal ini, seyogyanya dilakukan pengkajian yang terencana, komprehensif dan berhasil juga karena kebijakan seperti ini pasti akan memiliki implikasi sosial yang sangat besar.kami mengingatkan, sebaiknya pemerintah jangan membuat kebijakan yang asal-asalan.

[Sumber :

Investor Gurem Dilarang Masuk Bursa ?

2008-07-03T20:38:00.000-07:00

[Indonesia Investment Watch] - Kasihan betul nasib investor gurem, kini mereka tidak mungkin lagi melakukan transaksi margin saham dan short selling. Soalnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan aturan yang tidak memungkin investor gurem melakukan transaksi tersebut. Hanya investor kuat dan perusahaan efek kuat saja yang bisa melakukan transaksi tersebut.

Argumentasi Bapepam-LK mengeluarkan aturan ini adalah untuk mencegah gagal bayar, baik dari investor maupun dari perusahaan efek ketika jatuh tempo. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas transaksi efek dan kualitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah.

Bagaimana pun transaksi margin sebenarnya merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor untuk membeli saham dengan nilai lebih besar daripada modalnya. Misalnya, investor memiliki modal Rp 50 juta maka bisa membeli saham sampai Rp100 juta. Sisa kekurangannya ditalangi oleh perusahaan sekuritas. Keuntungan bagi investor tentu saja, jika harga sahamnya naik maka investor akan memperoleh keuntungan yang berlipat, meskipun jika rugi juga mengalami kerugian besar.

Sedangkan transaksi short selling adalah transaksi jual yang dilakukan investor, meskipun investor tidak memiliki saham tersebut. Caranya, perusahaan efek akan meminjamkan sahamnya atau saham investor lain kepada investor yang akan transaksi short selling. Nah, sebenarnya kedua transaksi tersebut adalah hal yang biasa dilakukan di bursa manapun.

Kini, kedua transaksi inilah yang diatur Bapepam-LK dengan berbagai persyaratan yang akan mnemberiatkan untuk investor gurem. Misalnya, investor yang memperoleh fasilitas ini wajib memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 1 miliar. Selain itu, investor juga harus memiliki pendapatan tahunan minimal Rp 200 juta, serta investor diwajibkan menyetorkan jaminan awal minimal Rp 200 juta kepada perusahaan efek.

Di satu sisi, mungkin argumentasi Bapepam-LK ada benarnya. Namun dilihat dari sisi kacamata investor, aturan Bapepam ini sama saja dengan melarang investor gurem untuk masuk bursa, apalagi turut menikmati fasilitas untuk meraih keuntungan dari investasinya di pasar modal. Dalam pandangan kami, Bapepam-LK telah membuat prakondisi bahwa bursa saham hanya bisa dinikmati oleh investor-investor raksasa – yang sudah memiliki dana dan kekayaan. Duh, kasihan betul nasib investor gurem…

[Sumber : BUSINESS TODAY, Tulisan ini juga dimuat di :

Gubernur DKI Belum Mampu Selesaikan Masalah Utama Jakarta

2008-06-24T21:13:00.000-07:00

[The Jakarta Watch] - Hingga saat ini Gubernur DKI Fauzi Bowo dinilai masih belum mampu menyelesaikan masalah warga Jakarta. Di usia yang hampir lima abad, atau tepatnya 481 tahun, Jakarta masih berkutat pada tiga persoalan utama : bencana banjir, kemacetan lalu lintas, dan kemiskinan.

Sebenarnya warga mengharapkan Fauzi Bowo dapat menyelesaikan tiga persoalan mendasar tersebut dalam waktu dekat, namun dalam realitasnya masih belum ada tanda-tanda yang memberikan optimisme warga.

Pertama, masalah banjir. Memang bukan semata-mata bisa ditangani di wilayah hilir saja, perlu partisipasi di wilayah hulu yang juga turut menyelesaikan masalah ini. Namun demikian, upaya-upaya penanganan di wilayah hilir pun belum memberikan titik terang. Proyek Banjir Kanal Timur, normalisasi daerah aliran sungai dan situ, pengendalian banjir pasang laut memang terlihat sudah dibenahi oleh Pemprov DKI, namun percepatannya masih dirasakan terlalu lambat.

Kedua, masalah kemacetan. Soal kemacetan lalu lintas yang tidak kunjung lancar ini menjadi persoalan tersendiri. Meskipun Pemprov DKI sudah mencanangkan pola transportasi makro dengan membangun busway, monorel, sub way atau mass rapid transit (MRT), serta angkutan air atau water way. Namun sejauh ini baru program bus way yang sudah berjalan dengan baik, dengan banyak kekurangan di sana-sini.

Ketiga, persoalan yang paling rumit, barangkali masalah kemiskinan. Meskipun selama tahun 2007 Pemprov DKI menggelontorkan anggaran untuk program Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK Gakin) hingga Rp 250 miliar, namun tanda-tanda pengurangan kemiskinan tidak pernah bergerak di lingkungan warga Jakarta.

Bahkan tanda-tanda bertambahnya orang miskin di Jakarta sudah mulai kelihatan. Menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat kenaikan harga BBM atau pun kenaikan inflasi di tahun 2008 yang diperkirakan menyentuh angka 11 persen pada Desember ini (naik dari 5,90 tahun lalu), dipastikan akan berpengaruh secara signifikan bagi kenaikan orang miskin di Jakarta.

Menghadapi tiga persoalan tersebut, mudah-mudahan Bang Foke yang sudah mengantongi amanat warga Jakarta mampu dan bisa mencari solusi terbaik bagi persoalan krusial tersebut. Soal mampu atau tidak, kita lihat saja hasilnya di akhir tahun 2008 ini.

Menyesalkan Sikap Depkominfo Soal Kartel SMS

2008-06-23T21:15:00.000-07:00

[Indonesia Telecommunications Watch] - Hingga saat ini Departemen Telekomunikasi dan Informatika (Depkominfo) tidak terlihat memberikan respon yang jelas untuk menyikapi temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang membeberkan dengan gamblang adanya kartel dalam pelayanan pesan pendek atau short message service (SMS) oleh enam operator seluler.

Apalagi Depkominfo juga menyatakan, pihaknya tidak akan menyiapkan regulasi apa pun untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Depkominfo juga tidak akan menetapkan rentang harga maupun tariff batas untuk mengendalikan penetapan tariff SMS dan tetap menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Begitulah statemen Basuki Yusuf Iskandar, Ditjen Postel yang juga Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), seperti dikutip media.

Padahal menurut KPPU, sejak 2004 terdapat enam operator seluler yang terbukti melakukan kartel dalam penentuan tarif SMS. Dalam perhitungan KPPU tersebut, masyarakat telah dirugikan sebesar Rp 2,827 triliun.

Menyikapi hal demikian, terus terang saja kami sangat prihatin dan menyesalkan sikap Depkominfo, yang terkesan lepas tangan soal kartel SMS ini. Sebagai regulator sepantasnya Depkominfo maupun BRTI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen telekomunikasi atas berbagai ancaman kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh operator. Jika diserahkan begitu saja kepada pasar, lalu buat apa kehadiran institusi Depkominfo dan BRTI ?

Oleh sebab itu, kami juga mendesak tim KPPU untuk melakukan upaya-upaya lanjutan dengan meneliti para pejabat yang terkait di Depkominfo/BRTI, apakah ada indikasi “pembiaran” kartel SMS ini terjadi oleh pemerintah. Bila ada indikasi tersebut, sebaiknya pejabat yang terlibat dilengserkan, dan menggantinya dengan personal yang lebih kapabel dan memiliki moral yang mulia untuk melindungi konsumen pengguna jasa SMS.

Periksa Rekening Jaksa yang Menangani Kasus Lapindo !

2008-06-21T21:10:00.000-07:00

[Barisan Rakyat Anti Kejahatan dan Kriminalitas] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa rekening jaksa yang menangai Kasus Lumpur Lapindo. Hal ini harus dilakukan karena bolak-baliknya berkas kasus Lapindo antara kepolisian dengan kejaksaan menimbulkan kecurigaan publik. Setidaknya, sudah sekitar tiga kali kejaksaaan mengembalikan berkas kasus Lapindo ke kepolisian.

Menurut media, Polda Jawa Timur saat ini sedang menyelidiki dugaan unsur kelalaian yang memicu timbulnya bencana Lapindo sejak 2006. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 13 tersangka dari pegawai Lapindo dan perusahaan lain dari sub kontraktor pengeboran di sumur Banjar Panji-1 itu.

Polisi sendiri sudah tiga kali melimpahkan berkas kasusnya ke Kejati Jatim, tapi tiga kali pula berkas itu dikembalikan kepada polisi, dengan alas an belum sempurna. Pengembalian berkas itu antara lain karena adanya dua keterangan dari saksi ahli yang bertentangan. Pendapat pertama menyatakan semburan karena faktor kelalaian, sedangkan pendapat kedua, karena bencana alam.

Oleh sebab itu, kehadiran KPK sangat penting, untuk menepis kecurigaan publik yang menduga ada permainan dengan oknum-oknum kejaksaan. Akan lebih baik jika pola-pola intelejen seperti penyadapan terhadap pihak-pihak aparat yang terkait dengan kasus Lapindo ini bisa dilakukan. Sehingga masyarakat menjadi lebih maklum, apakah kisah bolak-baliknya berkas perkara tersebut terkait dengan kelengkapan atau karena “faktor” lainnya.

[Sumber : SURAT PEMBACA DOTNET. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Loper Media Cetak Paling Menderita Akibat Kenaikan Harga BBM

2008-06-21T20:56:00.000-07:00

[Yayasan Loper Indonesia] - Loper media cetak paling menderita akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena jasa distribusi media cetak itu mengalami persoalan finansial. Pemerintah sebaiknya, turut peduli terhadap upaya pemberdayaan loper media cetak yang berjasa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Loper media cetak menghadapi dua permasalahan utama yang mengganggu masalah finansial mereka, akibat kenaikan harga BBM. Pertama, secara langsung dipastikan penghasilan loper berkurang karena ongkos pengiriman melalui sepeda motor mengalami peningkatan, sementara penghasilannya tetap.

Kedua, Meningkatnya harga jual media cetak yang dipatok oleh penerbit, telah merontokkan jumlah pelanggan yang dilayani oleh loper semakin menyulitkan loper media cetak untuk mencari pelanggan media cetak. Bahkan, sebagian pelanggan media cetak dan surat kabar mengalami penurunan Hal demikian otomatis memukul loper, karena penghasilan loper media menjadi berkurang.

Saat ini, pihak Yayasan Loper Indonesia (YLI) sedang mengkaji berbagai kemungkinan terbaik untuk meningkatkan efisiensi perusahaan untuk mempertahankan margin keuntungan, meskipun sangat sulit dilakukan. Salah satunya, mungkin mengganti transportasi distribusi dari sepeda motor menjadi sepeda. Ini juga ada risikonya, kemungkinan pengirimannya jadi agak terlambat, atau waktu distribusi kami menjadi lebih panjang, meski penghasilan tetap.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk turut peduli memperhatikan nasib loper media cetak (salah satu caranya, dengan berlangganan lebih dari 1 media) karena loper media dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Daripada menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi loper media merupakan pekerjaan yang mulia, karena turut membantu mencerdaskan bangsa melalui informasi yang didistribusikannya. Terima kasih.

Bapepam Sebaiknya Tunda IPO Adaro

2008-06-21T20:53:00.000-07:00

[Indonesia Monitor Network] - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) sebaiknya menunda penawaran saham atau initial public offering (IPO) PT Adaro Energy. Penundaan ini sangat penting agar investor bisa terhindar dari bahaya potensi kerugian yang mungkin timbul.

Seperti diberitakan media, Adaro hingga saat ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan hukum dan politik. Bapepam pun terkesan hati-hati mengeluarkan ijin IPO Adaro ini. Sampai sejauh ini, langkah Bapepam cukup bijaksana dan sebaiknya bisa dipertahankan, hingga urusan hukum yang mengganjal IPO Adaro bisa diselesaikan dengan baik.

Akan lebih baik, jika Bapepam LK juga meneliti lebih lanjut alokasi saham Adaro Energy yang akan ditawarkan kepada publik, apakah benar-benar memang diberikan kepada masyarakat luas atau hanya untuk kelompok tertentu. Berdasarkan informasi, ada beberapa investor institusi hingga saat ini belum menerima penawaran saham. Akibatnya, menyisakan banyak pertanyaan, sebenarnya IPO Adaro Energy ini untuk publik atau untuk siapa ?

Dalam konteks inilah, sevaiknya Bapepam LK mendengar keluhan investor, jangan hanya mendengar keluhan emiten semata. Bapepam harus berpegang teguh untuk menjaga kepentingan publik. Karena itu, menunda IPO Adaro Energy merupakan salah satu opsi penting yang harus dipikirkan oleh otoritas pasar modal. Bagaimana menurut Anda ?

Prihatin Kinerja PLN

2008-06-18T21:02:00.000-07:00

[Pemantau Energi Indonesia] - Kami sungguh merasa prihatin dengan kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sangat mengecewakan. Kebijakan byar-pet, dengan alasan apapun sulit diterima akal sehat. Seharusnya manajemen PLN merestrukturisasi kembali kebutuhan listrik public, sehingga kebijakan byar-pet ini bisa dihindari.

Secara faktual, PLN sudah merugikan dunia usaha yang hamper semuanya sangat tergantung kepada kebutuhan energi listrik. Bukan itu saja, pelayanan umum – seperti rumah sakit, dan sebagainya juga memerlukan kesinambungan ketersediaan listrik ini.

Jika kinerja PLN tidak menunjukkan tanda-tanda yang membaik, sepantasnya seluruh jajaran manajemen BUMN ini dievaluasi ulang. Jika perlu diganti oleh orang-orang yang mumpuni, sehingga kepastian ketersediaan listrik ini menjadi lebih terjamin. Terima kasih.

Dukungan untuk Bapepam LK

2008-06-16T20:57:00.001-07:00

[Indonesia Capital Market Care] - Rencana Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk meneliti kasus-kasus pasar modal yang potensial merugikan investor di bursa saham, merupakan langkah positif yang harus didukung.

Namun demikian, hendaknya para pajabat Bapepam-LK jangan hanya berwacana alias ngomong doing. Kami menyarankan agar Bapepam – LK segera membuat daftar untuk meneliti oknum-oknum yang pernah dijatuhi sanksi, baik administrasi maupun denda di masa lalu, namun mereka kini menjadi pejabat di perusahaan-perusahaan pasar modal. Misalnya, menjadi komisaris/direksi perusahaan sekuritas atau emiten.

Soalnya ada kecenderungan, perusahaan-perusahaan yang kini ditangani oleh mereka akan melakukan maneuver pasar modal yang buntut-buntutnya merusak citra pasar modal – karena terbukti sukses merugikan investor pasar modal.

Mudah-mudahan Bapepam-LK cepat tanggap, semoga kasus-kasus yang berpotensi merugikan investor bisa dideteksi lebih dini. Terima kasih.

Prihatin Penahanan Sekretaris DPRD Banten

2008-05-23T08:43:00.000-07:00

[Barian Rakyat Anti Kejahatan dan Kriminalitas] - Sehubungan dengan penahanan Sekretaris DPRD Banten Iya Sukiya, maka bersama ini kami dari Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK!) menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Dalam pandangan kami, alasan Kejati Banten bahwa penahanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyidikan, sangat sulit diterima akal sehat. Mungkinkah, pejabat DPRD tersebut bisa melarikan diri?

Menurut media, Iya Sukiya ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) seluas kurang lebih 59 hektare senilai Rp45.735.206.202. Benar/tidaknya tuduhan tersebut, tentu harus dibuktikan di depan meja hijau yang menjunjung tinggi asas keadilan.

Penanganan kasus ini banyak mendapat perhatian publik karena dinilai tidak profesional. Pihak Polda Banten tidak sepenuhnya mengundang pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus ini, misalnya, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang (PPTKS) atau pun Pimpinan Pelaksana Kegiatan KP3 Banten Banten - yang sesungguhnya, sangat berkompeten. Bahkan, jika perlu Gubernur Banten juga penting didengar keterangannya.

Tidak mengherankan, jika banyak komentar yang menyebutkan Iya Sukiya yang saat itu menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, telah dikorbankan sebagai tersangka dalam kasus ini. Padahal, dibandingkan dengan Iya Sukiya, masih banyak pihak yang lebih pantas mempertanggungjawabkan persoalan ini. Baik, secara struktural jabatan, maupun pihak-pihak yang benar-benar menikmati rupiah dari proyek ini.

Nasi sudah menjadi bubur, sebaiknya Iya Sukiya menyampaikan secara jujur, siapa sesungguhnya yang lebih bertanggungjawab dalam kasus ini. Sehingga keadilan benar-benar menjadi panglima hukum yang sesungguhnya. Terima kasih.

[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini juga bisa dibaca di : OKEZONE DOTCOM, SINAR HARAPAN,

Calon Kepala BP Migas Harus Mampu Menggenjot Produksi Minyak

2008-04-03T09:58:00.000-07:00

[Komunitas Pemantau Energi Indonesia] - Calon Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sepatutnya memiliki kemampuan untuk menggenjot produksi minyak. Jika hal ini tidak mampu dilakukan, maka nasib bangsa ini akan semakin terpuruk dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial masyarakat, yang sama sekali tidak kita harapkan.

Oleh sebab itu, rencana pemerintah untuk mengganti Kepala BP Migas Kardaya Warnika merupakan langkah yang sangat tepat, tetapi jangan dilakukan secara gegabah dengan mencalonkan kandidat yang dinilai tidak mumpuni. Bagaimana pun, tugas yang akan diemban akan sangat berat, yaitu harus meningkatkan produksi minyak, membongkar penyimpangan cost recovery senilai Rp 18 triliun (menurut versi BPKP) serta membantu mengatasi semburan lumpur Sidoarjo.

Seperti diberitakan media, pada saat ini sudah beredar tiga nama yang menjadi calon kuat Kepala BP Migas, yaitu Evita H Legowo (Staf Ahli Menteri ESDM), R Priyono (Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas), dan Hadi Purnomo (Kepala Lemigas). Sayangnya ketiga nama tersebut kurang mendapat sambutan positif dari kalangan DPR-RI, karena dinilai kurang professional dan tidak mumpuni. Kondisi seperti ini tentu memprihatinkan, soalnya bukan tidak mungkin “Tragedi Cagub BI Agus Martowardoyo” bisa kembali berulang di tangan DPR-RI.

Akan lebih elegan, jika Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan nama alternative lain yang sudah dikenal publik dengan pemikiran-pemikirannya di bidang migas sangat tajam dan cerdas. Jika hal demikian direpresentasikan, barangkali nama pengamat Kurtubi, yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) tentu sangat patut masuk dalam bursa calon Kepala BP Migas.

Akhirnya, mudah-mudahan semua pihak dapat memilih Kepala BP Migas yang benar-benar mumpuni dan bukan karena perkoncoan dengan Menteri ESDM ataupun Presiden SBY, hal ini penting agar masyarakat Indonesia segera terbebas dari kesulitan minyak. Jangan sampai politik “kepentingan” diberikan ruang gerak dalam konteks pergantian pimpinan BP Migas ini.
[Sumber : SURAT PEMBACA DOTNET. Tulisan ini juga bisa dilihat di : THE JAKARTA POST, BISNIS INDONESIA,

Pengusaha Bioskop Harus Dukung Film Nasional

2008-03-13T09:21:00.000-07:00

[The Celebrity Watch] - Pada saat ini, boleh dikatakan dunia perfilman nasional kita telah bangun dari tidur. Munculnya optimisme insan muda film dalam berkarya memberikan angin segar bagi masyarakat perfilman nasional. Tentu saja, kabar baik ini sangat menyejukkan kita yang tengah merasa frustasi oleh kondisi ekonomi saat ini.

Tidak salah, jika masyarakat Indonesia menaruh banyak harapan dengan meledaknya dunia perfilman nasional, demi sebuah identitas baru. Ini menggembirakan, karena berita (dan iklan) mengenai hadirnya film nasional baru seringkali kita lihat di media cetak hiburan atau pun media umum yang memiliki rubrikasi hiburan.

Untuk mempertahankan prestasi demikian, masyarakat perfilman nasional memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan terutama pengusaha-pengusaha bioskop. Untunglah pengusaha bioskop cukup merespon positif, sehingga hari-hari terakhir ini kita banyak melihat film produksi dalam negeri di layer lebar.

Ke depan, kami mengharapkan agar dukungan bioskop dapat lebih aktif berperan serta memajukan perfilman nasional dengan jalan menayangkan secara luas film kita di arena pertunjukan film mereka. Mudah-mudahan, perfilman nasional Indonesia semakin maju dan sukses. Semoga!

[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini bisa juga dilihat di : OKEZONE DOTCOM,

Jangan Tinggalkan Perintis Blok Natuna

2008-03-08T09:49:00.000-08:00

[Komuniktas Pemantau Energi Indonesia] - pemerintah RI sebaiknya jangan meninggalkan investor perintis Proyek Blok Natuna D Alpha. Bagaimana pun, sejak 1996 mereka sudah menginvestasikan biaya, waktu, dan tenaga untuk mengakuisisi 26% participating interest (PI) dan menanggung 7,33% PI milik Pertamina. Kemudian sejak 1999, ExxonMobil merubah kepemilikan PI menjadi 76% ExxonMobil dan 24% Pertamina.

Dalam perkembangannya kemudian, di tahun 2008 ini, pemerintah mengambilalih proyek dan menyerahkannya kepada Pertamina. Sayangnya, Pertamina sendiri mengakui bahwa perusahaan BUMN itu, tidak mungkin bekerja sendirian menggarap proyek tersebut, sebab memerlukan modal yang luar biasa besar. Setidaknya, dibutuhkan total investasi modal sebesar US$40 miliar (berarti lebih 8 X lebih besar dari Proyek Tangguh).

Oleh sebab Pertamina harus menggandeng investor asing untuk memberdayakan lapangan gas terbesar di Asia Tenggara itu. Ada beberapa argumentasi penting, mengapa ExxonMobil - sebagai investor perintis pantas diberikan kesempatan ulang untuk bekerja sama dengan Pertamina. Pertama, mayoritas proyek injeksi gas besar dunia dioperasikan atau dimiliki sebagian oleh ExxonMobil. Kedua, ExxonMobil termasuk pemimpin dalam teknologi pemisahan CO2, karena memiliki teknologi Controlled Freeze Zone (CFZ). Ketiga, pada saat ini ExxonMobil merupakan pengirim dan penjual gas CO2 terbesar di dunia. Dan, keempat, selama lebih dari 30 tahun, ExxonMobil sudah bekerja melakukan studi pengembangan Natura secara menyeluruh.

Memang Pemerintah RI dan Pertamina sepenuhnya memiliki kewenangan mutlak untuk mengeksekusi investor mana yang bakal dijadikan mitra. Namun demikian, dalam seleksi mitra investor harus berpegang teguh kepada kaidah transparansi dan jangan salah pilih investor. Kesalahan memilih mitra dipastikan akan berdampak luar biasa besar bagi perekonomian Indonesia maupun politik internasional kita.
[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Penolakan Cagub BI

2008-03-08T09:35:00.000-08:00

[Indonesia Care Group] - Gubernur Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab urusan devisa dan harus mampu membangun persepsi yang baik sehingga ada jaminan stabilitas moneter.

Jika yang diusulkan adalah orang yang bisa trading saja, perkembangan bank sentral ke depan bakal terancam. Demikian antara lain argumentasi Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP yang menolak calon Gubernur BI dari pemerintah.

Alasan penolakan DPR-RI terhadap cagub BI sebenarnya masuk akal. Tidak ada salahnya jika pemerintah mengedepankan sikap legowo dan rendah hati untuk menyikapi penolakan DPR-RI terhadap Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo dan Wakil Dirut Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede. Pemerintah tidak perlu menyikapi penolakan fraksi-fraksi DPR-RI itu secara emosional. Sepantasnya disikapi bijaksana dan dengan kepala dingin. Bagaimana pun, sejarah adalah guru yang baik. Di dunia manapun, jarang terjadi organisasi bank sentral yang seharusnya independen tiba-tiba dipimpin mantan dirut bank umum.

Di Indonesia pun belum ada sejarahnya BI dipimpin mantan dirut bank umum, BUMN sekalipun. Nama-nama terkenal seperti Radius Prawiro (alm), Rachmat Saleh, Arifin M. Siregar, Adrianus Mooy, Soedradjad Djiwaddono, Syahril Sabirin, dan Burhanudin Abdullah merupakan firgur Gubernur BI yang tidak berasal dari pejabat bank umum.

Mengapa demikian? Menghindari conflict of interest atau benturan kepentingan.

Apakah kita akan menganut paham konvensional seperti dianut negara-negara di dunia pada umumnya atau kita akan menjungkirbalikkan paham konsensional yang sudah ada? Silakan tanya pada rumput yang bergoyang...

[Sumber : INILAH DOTCOM. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Siapakah Biang Kerok Kegaduhan BLBI ?

2008-03-03T09:06:00.000-08:00

[BLBI Monitor Network] - Akhirnya Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam dua kasus Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman juga mengumumkan pembubaran tim 35 jaksa yang bertugas menyelidiki dua kasus BLBI tersebut sekaligus menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Keputusan Kejagung tersebut relevan dengan logika keadilan hukum bisnis. Bagaimana mungkin, obligor yang dinilai pemerintah sebagai obligor yang kooperatif, dianiaya melalui berbagai unjuk rasa oleh para aktivis mahasiswa, dan juga dibombardir berita negatif yang berasal dari anggota DPR-RI.

Sebaliknya, obligor yang jahat dan tidak kooperatif (seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI), justru tidak tersentuh hukum - bahkan sebagian sukses ngumpet di luar negeri.

Oleh sebab itu, sebaiknya aparat hukum, baik Polri maupun Kejagung mengusut siapa konglomerat hitam yang menjadi biang kerok dan sponsor di balik kegaduhan BLBI selama ini. Selain merepotkan pemerintah karena membuang-buang energi dengan membuka kasus lama yang sudah closed, tekanan publik melalui unjuk rasa dan pernyataan negatif, sudah menorehkan citra negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Berbagai kalangan kritis memprediksi, ada desain besar yang disponsori oleh konglomerat hitam untuk meluluhlantakkan tatanan hukum bisnis investasi setelah dia mereguk keuntungan ekonomis dan politis sekaligus. Dalam hal kepentingan ekonomis, konglomerat hitam itu hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mau mempertanggungjawabkan kewajiban utang-utang.

Konglomerat hitam sudah mengambil alih aset obligor BLBI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga yang murah, namun tidak mau membayar kewajiban kepada pihak ketiga.

Pengusutan terhadap konglomerat hitam seperti ini pastilah akan memberikan citra positif terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adalah political will pemerintah untuk memberangus konglomerat hitam seperti ini? Sebaiknya pemerintah yang menjawab pertanyaan ini.

[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Siapakah Biang Kerok Kegaduhan BLBI?

2008-03-02T08:59:00.000-08:00

Akhirnya Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam dua kasus Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman juga mengumumkan pembubaran tim 35 jaksa yang bertugas menyelidiki dua kasus BLBI tersebut sekaligus menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Keputusan Kejagung tersebut relevan dengan logika keadilan hukum bisnis. Bagaimana mungkin, obligor yang dinilai pemerintah sebagai obligor yang kooperatif, dianiaya melalui berbagai unjuk rasa oleh para aktivis mahasiswa, dan juga dibombardir berita negatif yang berasal dari anggota DPR-RI. Sebaliknya, obligor yang jahat dan tidak kooperatif (seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI), justru tidak tersentuh hukum. Bahkan sebagian, sukses ngumpet di luar negeri.

Oleh sebab itu, sebaiknya aparat hukum, baik Polri maupun Kejakgung mengusut siapa konglomerat hitam yang menjadi biang kerok dan sponsor dibalik kegaduhan BLBI selama ini. Selain merepotkan pemerintah karena membuang-buang energi dengan membuka kasus lama yang sudah closed, tekanan publik melalui unjuk rasa dan pernyataan negatif, sudah menorehkan citra negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Berbagai kalangan kritis memprediksi, ada disain besar yang disponsori oleh konglomerat hitam untuk meluluh-lantakan tatanan hukum bisnis investasi setelah dia mereguk keuntungan ekonomis dan politis sekaligus. Dalam hal kepentingan ekonomis, konglomerat hitam itu hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mau mempertanggungjawabkan kewajiban utang-utang.

Konglomerat hitam sudah mengambilalih asset obligor BLBI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga yang murah, namun tidak mau membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Pengusutan terhadap konglomerat hitam seperti ini pastilah akan memberikan citra positif terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (SBY). Adakah political will pemerintah untuk memberangus konglomerat hitam seperti ini? sebaiknya pemerintah yang menjawab pertanyaan ini.

[Sumber : OKEZONE DOTCOM. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Pemilihan Gubernur BI

2008-02-27T09:03:00.000-08:00

[INILAH DOTCOM : The Indonesia Watch] - Pergantian Gubernur BI seharusnya berjalan lebih baik dari pemilihan Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jangan sampai terjadi seperti ketika pemerintah memperlakukan BUMN. Jika ini terjadi, bisa dipastikan stabilitas moneter Indonesia bakal terganggu.

Tidak ada salahnya Indonesia meniru suksesi pergantian pucuk pimpinan bank sentral yang berjalan tanpa gejolak. Misalnya, Alan Grenspan mulai memberikan peran kepada Bernanke saat ia mulai mengambil ancang-ancang mundur dari The Fed. Suksesi pun berjalan mulus.

Pasar melihat bahwa anggota Dewan Gubernur BI yang ada saat ini punya kredibilitas yang tinggi dan sepantasnya dilanjutkan. Hal ini bisa terjadi jika salah satu anggota Dewan Gubernur diberi kesempatan meneruskan kepemimpinan Burhanuddin Abdullah.

Kalangan DPR-RI sudah mensyaratkan bahwa figur yang memahami masalah moneter dan punya jaringan internasional yang seharusnya dipilih menjadi Gubernur BI.

Berdasarkan kriteria itu, kalangan DPR-RI pun menilai kandidat yang diajukan Presiden SBY saat ini belum memiliki kemampuan sepadan untuk menduduki kursi Gubernur BI.

Persoalannya, kalau mengurusi level mikro saja tidak bisa menciptakan ketenangan,

apalagi mengurusi industri perbankan yang lebih luas? Karena itu, pemerintah sebaiknya menerima usulan DPR-RI untuk mengikutsertakan kandidat dari internal BI.

Jangan Seperti Memilih Dirut BUMN

2008-02-21T08:48:00.000-08:00

[The Indonesia Watch] - Pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) seharusnya jangan seperti memilih Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Soalnya, ada kesan pemerintah sepertinya memperlakukan BI seperti BUMN. Hal ini mengkhawatirkan, soalnya jika ini terjadi, maka bisa dipastikan kelangsungan stabilitas moneter Indonesia bisa terganggu.
Tidak ada salahnya Indonesia meniru proses suksesi pergantian pucuk pimpinan bank sentral yang berjalan tanpa gejolak. Misalnya, Alan Grenspan mulai memberikan peran kepada Bernanke saat dia mulai mengambil ancang-ancang mundur dari The Fed. Sehingga suksesi berjalan mulus.

Pasar melihat bahwa anggota Dewan Gubernur BI yang ada saat ini pun memiliki kredibilitas yang tinggi dan seharusnya bisa dilanjutkan. Hal ini bisa terjadi, apabila salah satu anggota Dewan Gubernur dapat meneruskan kepemimpinan Burhanuddin Abdullah.
Kalangan DPR-RI sudah mensyaratkan bahwa figur yang memiliki kemampuan moneter yang tinggi dan jaringan internasional yang kuat merupakan prasyarat utama untuk menjadi gubernur BI. Dan ia melihat calon yang diajukan Presiden saat ini belum memiliki kemampuan yang sepadan untuk menduduki kursi Gubernur BI.
Persoalannya, kalau mengurusi level mikro saja tidak bisa menciptakan ketenangan, apalagi mengurusi yang industri perbankan yang lebih luas? Tidak ada pilihan lain, sebaiknya pemerintah menerima usulan DPR-RI untuk mengikutsertakan calon internal BI untuk maju sebagai Gubernur BI. Semoga. [Sumber : LIPUTAN 6. Baca juga di OKEZONE DOTCOM,

Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Investasi Asing

2008-02-15T09:43:00.000-08:00

[Indonesia Care Group] - Konsistensi kebijakan investasi asing kembali dipersoalkan oleh sejumlah investor yang bergerak di dalam industri energi. Soalnya, pemerintah terkesan gampang memberikan cap negatif sehingga menabrak iklim kondusif bagi investor asing. Tidak mengherankan, jika kemudian Newmont lebih memilih penyelesaian arbitrase internasional ketimbang diurus pejabat RI.
Tentu saja indeks citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak market friendly akan semakin melorot tajam di mata internasional, jika persidangan arbitrase mulai digelar. Ke depan, sebaiknya pemerintah hati-hati dalam memberikan pernyataan—apalagi mengambil keputusan-keputusan penting di sektor ini—jika tidak ingin investor kabur ke negara lain dengan resiko akan menghadapi bumerang kampanye negative dari raksasa bisnis internasional.
Oleh karena itu, baik sekali jika pemerintah membatasi ruang gerak pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar berpuasa memberikan pernyataan, namun berikanlah ruang gerak seluas-luasnya untuk berpromosi dan menangguk investor asing sebanyak-banyaknya. Untuk menjelaskan masalah ini, sebaiknya diberikan kepada pejabat terkait saja yang lebih bijaksana, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagaimana dipahami, dalam dunia usaha, dikenal dengan pepatah my word is my bond, jadi apa yang diomongkan bukan hanya merupakan janji, namun juga mencerminkan kelakuan kita. Bijaksanakah, atau adakah conflict of interest atau adakah kepentingan tertentu di situ, atau sebaliknya. Tentu, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah nurani yang tidak berbohong. Terima kasih.
[Sumber : SINAR HARAPAN. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Kegaduhan BLBI Ternyata Manuver Politik Doang!

2008-02-15T09:02:00.000-08:00

[BLBI Monitor Network] - Kegaduhan dan hiruk-pikuk seputar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terbukti hanya sebatas perpolitikan saja. Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbukti bahwa baik pemerintah maupun kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya semacam panggung sandiwara saja.

Kami sangat prihatin dan bersedih, karena ternyata masih banyak obligor - pengemplang BLBI yang sangat tidak kooperatif, ternyata belum memperoleh tindakan hukum yang memadai. Sedangkan obligor yang kooperatif, justru dianiaya melalui kampanye hitam secara semena-mena. Melalui berbagai media komunikasi, baik melalui demonstrasi, maupun statemen pedas vokalis dari Senayan.

Sungguh memprihatinkan sekali memotret dunia perpolitikan dan dunia hukum di tanah air kita ini. Sikap pemerintah, DPR dan Kejaksaan Agung juga hampir sama seperti demonstran, secara sistematis dan terus-menerus membawa penyelesaian kasus BLBI ke ranah politik, tapi hasilnya apa? Keterangan pemerintah pada Sidang Interpelasi DPR menyebutkan ada 10 konglomerat yang masuk dalam kategori obligor bermasalah dan 7 obligor yang statusnya belum selesai.

Ternyata masih banyak obligor dari yang tidak kooperatif sampai dengan tingkat yang membangkang hingga saat ini ternyata masih berkeliaran bebas di dalam negeri dan di luar negeri. Lalu, apa prestasi dan partisipasi aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menggantung itu. Mengapa justru Anthony Salim (Salim Group) dan Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal Group) yang dianggap pemerintah obligor kooperatif justru menjadi bulan-bulanan empuk para demonstran dan vokalis Senayan serta oknum aparat?

Kami khawatir, ada agenda terselubung di balik kegaduhan dan hiruk-pikuk BLBI ini. Sehingga ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari persoalan ini. Semoga pihak aparat hukum bisa mengurai, siapa saja yang menangguk keuntungan dari kegaduhan dan hiruk-pikuk ini.

[Sumber : OKEZONE DOTCOM. Tulisan ini juga bisa dilihat di : JURNAL NASIONAL,

Dirjen Pajak jangan kecil hati

2007-12-07T09:41:00.000-08:00

[Indonesia Care Group] - Belum lama ini Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Darmin Nasution didemo oleh pengunjuk rasa yang menuntut agar pemerintah mengusut tuntas persekongkolan manipulasi harga jual dan keuntungan perusahaan batu bara serta mengusut keterlibatan aparat pajak yang terindikasi penggelapan pajak.

Kami memprediksi, ke depan intensitas demo seperti ini akan lebih dilakukan di depan Kantor Ditjen Pajak dengan berbagai motivasi. Misalnya faktor persaingan usaha, tetapi bisa juga merupakan upaya untuk pengalihan isu penggelapan pajak yang lebih besar. Meskipun demikian, secara positive thinking kita bisa melihatnya sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap penerimaan pajak.

Namun terlepas dari semuanya itu, aksi demo seperti ini seharusnya tidak membuat kecil hati atau pun melemahkan semangat Dirjen Pajak dan jajaran aparat pajak. Justeru bisa dijadikan vitamin bagi Dirjen Pajak dan jajarannya untuk mendorong tegaknya law enforcement di bidang perpajakan.

Seperti diketahui, Dirjen Pajak saat ini sedang menghadapi mega kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri yang diberitakan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun.

Tentu saja, hal ini akan menjadi prestasi yang luar biasa bagi Ditjen Pajak apabila aparatnya berhasil membuktikan dugaan penggelapan pajak tersebut. Apalagi Menkeu Sri Mulyani secara pesimistis sudah memberikan warning kepada aparat Ditjen Pajak bahwa kinerja mereka belum maksimal. Penilaiannya ini tentu berkaitan dengan upaya pencapaian target pendapatan yang dihimpun dari penerimaan pajak belum memenuhi harapan.

Kami mengharapkan Dirjen Pajak dan aparatnya semakin semangat dan bekerja efektif untuk membekuk pengusaha penggelap pajak yang menggerogoti keuangan negara dan bangsa?
[Sumber : BISNIS INDONESIA. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Pemeriksaan Kasus BLBI Jangan Menabrak Hukum

2007-12-04T08:56:00.000-08:00

[BLBI Monitor Network] - Pemeriksaan atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hendaknya jangan menabrak hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat hukum dalam kasus ini, maka diprediksi akan meruntuhkan semua bangunan kepercayaan dunia usaha nasional dan internasional. Sebaiknya, Kejaksaan Agung bijaksana dan berhati-hati dalam penanganan masalah ini.

Seperti diberitakan media massa, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M. Salim menjelaskan bahwa pengusaha Anthony Salim diperiksa tim penyidik Kejaksaaan Agung pada Kamis (6/12) terkait kasus BLBI. Pertanyaan kita adalah, ada apa dengan Anthony Salim? Pertanyaan ini sangat penting, karena seperti yang sudah menjadi konsumsi media, setidaknya beberapa hal penting yang perlu diketahui publik kembali. Pertama, BCA yang menerima BLBI telah menyelesaikan sendiri pinjaman BLBI melalui program rekapitalisasi, dimana BLBI dikonversi menjadi saham dalam BCA sehingga pemerintah memiliki 92,8% saham BCA.

Kedua, Keluarga Salim sebagai eks pemegang saham pengendali BCA mengadakan perjanjian dengan pemerintah (Menkeu dan Ketua BPPN/Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), yaitu penyelesaian kewajiban Keluarga Salim dengan cara asset settlement, yang dinilainya setara dengan jumlah Keluarga Salim, tanpa disertai jaminan pribadi.

Ketiga, Salim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA. BPPN menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada tanggal 11 Maret 2004 yang menyatakan bahwa Keluarga Salim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada BPPN sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian MSAA. Karena itu, Keluarga Salim diberikan pembebasan dan pelepasan dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum. Kini, masalah BLBI diributkan kembali dan menjadi perhatian Kejakgung. Mudah-mudahan pemeriksaan yang dilakukan bisa memberikan kejernihan dalam masalah ini, bukan malah menjadi sumber persoalan yang lebih besar bagi bangsa ini.

[Sumber : LIPUTAN 6. Tulisan ini juga bisa dilihat di : BISNIS INDONESIA,

Pemerintah meremehkan kenaikan harga minyak

2007-10-25T09:28:00.000-07:00

[Indonesia Care Group] Pernyataan-pernyataan pemerintah, baik Wapres Jusuf Kalla maupun Menko Perekonomian Boediono terkesan meremehkan dampak kenaikan harga minyak. Akan lebih bijaksana jika pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi yang matang. Kita tidak boleh meremehkan dampak kenaikan harga minyak dunia saat ini.

Mungkin saja dampak fiskal kenaikan harga minyak bisa dikendalikan pada jangka pendek, apalagi penerimaan fiskal memang meningkat. Namun jangan lupa, subsidi minyak juga akan bertambah. Artinya, kalkulasi akhirnya bisa fifty-fifty. Bisa positif tapi bisa pula negatif, semuanya tergantung dari kemampuan kita meningkatkan produksi dalam negeri.

Jika produksi minyak mentah bisa ditingkatkan tentu akan menolong penerimaan APBN. Sayangnya, kenaikan produksi tampaknya sulit digenjot, bisa-bisa produksi kita malah kurang dari 1 juta barrel per hari. Sementara subsidi tetap harus digelontorkan. Jika harga minyak menembus angka US$100 AS per barel dan berlangsung lama pada 2008, bisa ditebak bahwa perekonomian kita bakal kelabakan.

Bukan itu saja, kenaikan harga minyak juga akan meningkatkan harga-harga di pasar global, akibatnya tentu inflasi yang membubung tinggi. Inflasi biasanya direspons oleh bank-bank di negara maju untuk meningkatkan suku bunga. Ini sangat berbahaya, apalagi pasar modal yang terlihat paling sensitif akibat situasi seperti ini sudah memberikan sinyal-sinyal negatif.

Kami menyarankan, mestinya pemerintah tidak meremehkan situasi global seperti ini. Akan lebih bijaksana jika menteri-menteri ekonomi terkait segera mengambil langkah-langkah antisipasi kalau-kalau terjadi dampak buruk atas kenaikan harga minyak. Syukur-syukur pejabat kita bisa mendeteksi lebih dini untuk mencegah hadirnya dampak buruk situasi global tersebut. Semoga. [Sumber : BISNIS INDONESIA. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Kecewa Pengangkatan Tim Sukses SBY-JK di Sejumlah BUMN

2007-10-22T04:18:00.000-07:00

[The Indonesia Watch] - Kami sungguh prihatin dan kecewa membaca berita bahwa sejumlah tim sukses SBY-JK kini memperoleh kompensasi dengan menduduki sejumlah posisi penting di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengapa ? terus terang, kejadian demikian sama sekali bukan pembelajaran yang baik bagi bangsa, bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan nasional ke depan. Parah sekali jika pemimpin nasional berganti, model seperti ini dilestarikan oleh penerusnya.

Dalam pandangan kami, akan lebih baik dan elegan, apabila para tim sukses di masa lalu tersebut dapat dtempatkan di perusahaan-perusahaan milik keluarga SBY, maupun di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kolompok usaha JK. Dapat juga ditempatkan di perusahaan-perusahaan milik simpatisan SBY - JK. Dengan demikian bisa menepis upaya politisasi isu penempatan sim sukses SBY – JK di perusahaan BUMN, jika ada.

Media massa mencatat sejumlah tim sukses kini menjadi komisaris dan dewan pengawas di sejumlah BUMN, seperti Mayjen (Purn.) Samsoeddin (mantan Sekjen Tim Kampanye) menjadi Komisaris Jasa Marga, Umar Said (mantan Ketua Seksi Kampanye) menjadi Komisaris Pertamina, Brgjen Rubik Mukav (mantan Ketua Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data) menjadi Dewan Pengawas TVRI, Hazairin Sitepu (mantan Waka Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data) menjadi Ketua Dewan Pengawas TVRI, Dino Patti Djalal menjadi Komisaris PT Danareksa.

Selain itu ada juga nama Mayjen (Purn) Soeprapto (mantan Ketua Seksi Pembinaan, Penggalangan, dan Pengerahan Massa) sebagai Komisaris Indosat, yahya Ombara (Sekretaris Seksi Pembinaan, Penggalangan dan Pengerahan Massa) sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI), Mayjen (Purn) Sulatin (mantan Koordinator Wilayah Sulawesi) sebagai Dewan Pengawas Bulog. Beberapa mantan anggota Tim Khusus juga memperoleh jabatan komisaris, seperti Andi Arif (Pos Indonesia), Heri Sebayang (PTP Sumatera Utara), Syahganda Nainggolan (PT Pelindo). Tidak tertutup kemungkinan masih ada nama lain yang tidak termonitor media.

Oleh sebab itu ke depan, sebaiknya Presiden dan Menteri Negara BUMN dapat menetapkan kriteria-kriteria yang jelas mengenai pengangkatan pengurus BUMN ini. Jika perlu dimasukkan klausul bahwa pihak-pihak yang terafiliasi dengan kekuasaan diminimalisasi, agar pemikiran negatif bahwa BUMN seringkali jadi bulan-bulanan dan "sapi perah" kekuasaan, mulai bisa dihilangkan.Terus terang, bangsa ini belum menjadi bangsa yang senang-gembira, kita masih susah dengan berbagai persoalan rakyat sehari-hari. Jangan lagi ditambah dengan persoalan-persoalan lain yang kita sendiri paham betul penyelesaiannya sulit. Kami sangat berterima kasih, jika Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dapat menjelaskanmasalah ini kepada karyawan BUMN dan juga kepada publik – sebagai stakeholder BUMN. (*)

Kecewa Kelakuan Artis Ahmad Dhani

2007-10-18T22:23:00.000-07:00

[The Celebrity Watch] - Kami sungguh kecewa atas kelakuan selebritis Ahmad Dhani – pentolan Grup Musik Dewa. Rupanya persengketaan rumah tangganya dengan isterinya, Maia Estianty yang pernuh dinamika dan dramatis itu, ujung-ujungnya adalah permintaan Dhani untuk bisa berpoligami alias kawin lagi. Pelajaran buruk yang diberikan Dhani adalah : Mengapa harus menyakiti isteri dan anak-anaknya jika persoalannya cuma ingin kawin lagi ?

Seperti ramai dipublikasikan infotainment, Dhani dituding melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangganya, terutama secara psikis kepada isterinya itu. Mulai dari menjauhkan Maia dari anak kandungnya, mengunci pintu rumah, mengeluarkan barang-barang pribadi Maia dari rumahnya, serta tindakan lainnya yang tidak menyenangkan isterinya tersebut.

Belakangan, media massa yang mengutip penasehat hukum Maia, Dhani mengajukan syarat poligami untuk perdamaiannya dengan isterinya. Seharusnya, jika persoalannya cuma ingin berpoligami, Dhani tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti isterinya. Apalagi, dalam pandangan kami, permintaan ijin berpoligami pun sudah merupakan penganiayaan – jika tidak disetujui oleh isterinya. Dan, jika tidak disetujui, tentunya kedua belah pihak dengan para penasehat hukumnya masing-masing bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka berdua.

Dalam konteks itulah, kami tidak menyarankan Dhani untuk berpoligami. Silahkan saja mengawini wanita lain yang menjadi idamannya, entah itu Mulan Kwok – dulu namanya Wulansari, atau wanita lain. Tetapi kalau yang dikawini itu adalah Mulan, maka seluruh pemirsa televisi akan memiliki kenangan buruk seumur hidupnya terhadap Mulan dan tentu saja Ahmad Dhani.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyemangati Maia Estianty untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan anak-anaknya. Mudah-mudahan kemelut Dhani-Maia segera berakhir, dengan damai, dengan jalannya masing-masing. Harapan kami, Maia bisa menghadapinya lebih tabah, dan semoga Anda lebih sukses dari Mulan maupun Dhani.

Bang Yos Tidak Usah Kecil Hati

2007-10-17T22:19:00.000-07:00

[SOMASI] - Sejak Bang Yos – panggilan akrab Sutiyoso, mendeklarasikan kesediaannya menjadi Presiden RI 2009 – 2014, dia banyak menyedot perhatian publik dan opinion leader. Mulai dari pengamat politik yunior sampai politikus senior, mereka memberikan komentar yang beragam. Banyak yang menyambut suka-cita, tapi tidak sedikit yang meremehkan kapabilitas dan kapasitas Bang Yos - meskipun dia pernah sukses menghantarkan Pemilu maupun Pilkada di Ibukota RI belum lama ini.

Atas tanggapan-tanggapan yang miring tersebut, kami menyarankan agar Bang Yos tidak usah kecil hati. Mengapa ? rakyat juga sudah pintar, tidak semata-mata mendengarkan komentar-komentar itu. Apalagi, publik melihat banyak sekali sisi positif dari personal Bang Yos. Setidaknya dalam catatan kami, ada beberapa kelebihan yang bisa “dijual” oleh Bang Yos.

Pertama, Bang Yos dikenal terus terang, berani bahkan memberi kesan ngotot, tegar, keras, tetap ngotot biarpun ibaratnya dimaki orang. Kedua, dia juga kuat dalam memegang prinsip, karena mendapat sentuhan pendidikan militer, namun tetap bersahabat karena dia pun ikut aktif di berbagai organisasi olahraga dan kebudayaan.

Ketiga, jangan ditanya soal kapabilitas. Selain pernah menjadi Gubernur di Ibukota RI selama 10 tahun, beliau juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Sehingga akses dan jaringan kepada Gubernur-Gubernur Kepala daerah Tk I menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan Mendagri. Keempat dan kelebihan Bang Yos seterusnya, tentu masih bisa ditulis lagi secara panjang lebar kiprahnya di berbagai bidang.

Tentu saja, kehadiran Bang Yos sebagai Calon Presiden RI, harus disikapi secara bijaksana. Pemerintah yang sedang berkuasa, maupun partai politik seharusnya menerima dengan lapang dada dan terbuka, deklarasi Bang Yos tersebut. Jangan belum apa-apa sudah dijegal atau dikomentari miring. Toh, siapapun nanti yang akan menjadi Presiden, rakyat juga yang menentukan. Semoga Bang Yos Sukses!

Bang Foke Harus Berani Tegur Pengusaha Mall

2007-10-17T20:50:00.000-07:00

Rabu, Oktober 17, 2007

[The Jakarta Watch] - Mungkin Bang Foke – panggilan Gubernur DKI Fauzi Bowo belum mendengar, bahwa banyak warga Jakarta yang belakangan ini kesal. Soalnya sejumlah pusat perbelanjaan diam-diam sudah mencuri start menaikkan tarif parkir kendaraan bermotor sejak 1 Oktober 2007. Padahal, kenaikan tarif parkir seharusnya mendapat persetujuan dari Pemprof DKI Jakarta.

Media massa mencatat sejumlah mall atau pusat perbelanjaan (antara lain Plaza Semanggi, Senayan City, Plaza Indonesia) sudah menaikkan tarifnya dari Rp 2.000 untuk satu jam pertama menjadi Rp 3.000 untuk dua jam pertama – tidak ada lagi tarif untuk satu jam pertama. Tentu saja kenaikan tarif ini merugikan konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun, sudah bereaksi. Seperti yang disampaikan oleh pengurusnya, Tulus Abadi, YLKI banyak menerima laporan kerugian konsumen. Wajar jika lembaga tersebut menilai bahwa kenaikan tarif parkir yang dilakukan secara sepihak ini tidak pantas. Soalnya, pelanggaran terhadap SK Gubernur DKI Jakarta No. 98 Tahun 2003 yang menetapkan tariff parkir sebelumnya, seharusnya tidak bisa ditolelir, dan wajib ditindak tegas.

Menanggapi persoalan warga ini tentu saja kita semua berharap agar Bang Foke berani menegur pengusaha mall dan pengusaha bisnis perparkiran. Warga ingin agar Bang Foke, Gubernur DKI Jakarta menghentikan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pengusaha pengelola pusat perbelanjaan. Dan, tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut.

Kasus Eric Harus Menjadi Pelajaran Berharga Bagi Camat Lainnya

2007-10-12T22:26:00.000-07:00

[The Celebrity Watch] - Kasus penganiayaan yang dilakukan Eric Pahlevi Zakaria Lumbun terhadap istrinya, Mike Deviani Bewinda, akan berdampak pada kelangsungan karirnya sebagai Camat Makasar. Sebab, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan putra mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Hosea Petra Lumbun, telah mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Kasus penganiayaan yang dilakukan Eric terhadap istrinya, menurut media, sudah berlangsung cukup lama. Karena sudah tidak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya, akhirnya Mike melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Aksi kekerasan dilakukan Eric di kediaman mereka di Jalan Warung Sila No 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat aksi kekerasan yang dilakukan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor ini, sang istri menderita luka yang cukup parah di kepala, bibir, dan pipi.Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) DKI Jakarta, Firman Hutajulu, sudah mengeluarkan statement bahwa kasus yang menimpa Eric Pahlevi tersebut telah sampai pada tahap pengumpulan bukti-bukti dan saksi. Bahkan, apabila kasus ini terus berlanjut hingga sampai pada perkara pidana, maka tidak menutup kemungkinan jabatan Camat Makasar yang dipercayakan kepada Eric akan dicopot. Tidak hanya itu, berdasarkan penyidikan Bawasda, Eric Pahlevi ternyata juga menderita ketergantungan terhadap obat-obat penenang jenis psikotropika.Berkaca kepada persoalan ini, tentu saja sebagai warga, sikap Camat seperti itu sangat memprihatinkan warga. Sebagai pimpinan wilayah, seharusnya Camat bisa jadi teladan. Kalau kelakuanya sendiri tidak bagus gimana bisa menjadi panutan ? Oleh sebab itu para Camat dan pejabat pimpinan wilayah lainnya harus mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus Eric ini. Pertama, meskipun lulusan IPDN, hendaknya bisa menahan diri untuk tidak main tangan terhadap isteri atau pun warga. Kedua, harus berjuang untuk menegakkan disiplin kepegawaian, sehingga bisa menjadi panutan bagi aparat lainnya.Terhadap Pemerintah DKI Jakarta, hendaknya melakukan evaluasi ulang terhadap system perekrutan terhadap para karyawan dan pejabatnya. Jangan memperhitungkan latar belakang orang tuanya yang mantan pejabat atau pejabat aktif, tetapi memperhitungkan masalah profesionalisme personalnya (seperti : attitude dan kapabilitas). Bila hal demikian, mudah-mudahan kasus Eric tidak akan berulang. Terima kasih.

Tidak Rela Atas Perlakuan Hansip Malaysia

2007-10-11T22:12:00.000-07:00

[KOINS] - Inilah akibatnya jika rakyat memiliki pemerintahan yang tidak kuat. Meskipun rakyat sudah mengecam habis-habisan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh “Rela” atau hansip Malaysia, namun sikap pemerintah Indonesia terkesan sangat lemah. Malah. Pemerintah turut berkomentar seperti rakyat, padahal sebagai pemimpin di negeri ini mereka lebih tepat melakukan tindakan atau aksi atas kejadian ini. Jangan no action, talk only (NATO)!

Ini tentu sangat menyayat hati kita yang sama sekali tidak rela atas perlakuan brutal hansip Malaysia tersebut. Keprihatinan kita semakin bertambah, ketika mendengar, Pemimpin bangsa ini lebih sibuk mengomentari kesiapanannya menghadapi pemilihan presiden 2009 nanti daripada mengurusi rakyatnya. Mau apa jadinya, bangsa Indonesia yang katanya gemah ripah lohjinawi ini. Mengapa kita tidak memiliki pemimpin yang bisa menegakkan harga diri bangsa dan negaranya ?

Sekedar mengingatkan, ada beberapa kebiadaban dan kesemena-menaaan hansip Malaysia dan polisi Malaysia terhadap kita. Pertama, kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan pada Kedubes Indonesia yang sedang belanja di mal. Sang isteri tidak melakukan kesalahan apa-apa, ia memiliki dokumen yang lengkap sebagai istri diplomat, namun tetap ditahan – meski kemudian dibebaskan. Kedua, kasus penggeledahan kasar yang dilakukan terhadap mahasiswa di Kuala Lumpur. Mereka mendobrak pintu dan meninggalkannya dalam kondisi rusak, tanpa kata maaf.

Ketiga, kasus pengeroyokan terhadap wasit karateka asal Indonesia, Donald Peter Luther Kolopito. Tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan mereka menghajar Luther secara brutal sampai babak belur. Keempat, kasus TKI, tentu kasus ini tidak bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari ada saja TKIyang disiksa dan diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sumber keonaran.

Sangat tidak pantas pemerintah mengerdilkan diri sendiri dengan merelakan rakyatnya dihina bahkan dianiaya secara semena-mena. Dalam pandangan kami, kita harus menunjukkan keberanian bahwa Indonesia tidak mau dilecehkan. Caranya tidak cukup dengan himbauan apalagi cuma tuntutan kata maaf, melainkan melalui tindakan yang jelas dan nyata. Inilah momentum penting bagi Presiden Soesilo Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tegas dan berwibawa – bukan sebagai orang peragu, seperti yang dikritik banyak orang. Kita tunggu, tindakan pemerintah sekarang juga.

Belajar dari Insiden Pengusiran Konglomerat oleh DPR

2007-10-10T20:46:00.000-07:00

[Indonesia Care Group] - Suhu ruang rapat Komisi VII DPR yang membidangi masalah lingkungan hidup berlangsung panas. Pertemuannya dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) --perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto -- diwarnai kecaman di sana-sini.

Soalnya, jawaban tertulis yang seharusnya diterima oleh anggota Komisi VII pada Kamis (4/10) ternyata baru dibagikan Senin (8) pada saat Rapat Dengar PendapatWakil rakyat semakin kecewa lantaran perusahaan di lingkungan Raja Garuda Mas (RGM) Group itu ternyata tidak melampirkan semua data yang diminta oleh Komisi Lingkungan. Terutama, data citra satelit atau foto udara tentang jumlah kapasitas Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kondisi lapangan. Ditambah lagi, pemaparan tidak dilakukan langsung oleh pimpinan puncak RAPP.

Akibatnya, Direktur Utama RAPP Rudi Fajar menjadi sasaran kejengkelan anggota DPR. “Lebih baik Anda keluar saja. Menteri saja kalau tidak siap diusir,” kata politikus Partai Bintang Reformasi, Ade Daun Nasution, seperti dikutip media massa. Untunglah, pemimpin rapat, Sony Keraf dengan bijaksana meminta rapat ditunda sehingga direksi bisa memperlajari jawaban yang harus dipersiapkan atas pertanyaan dewan. Rapat dengan RAPP ini terbilang unik, karena sering ditunda-tunda.

Dalam konteks ini, tentu saja ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh perusahaan-perusahaan konglomerat lainnya Pertama, sebaiknya konglomerat tidak melecehkan kelembagaan DPR-RI dengan jalan memberikan jawaban-jawaban yang relevan sesuai dengan kebutuhan anggota dewan. Hal ini penting dikedepankan, apalagi Komisi Lingkungan sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan bagi masa depan bangsa.

Kedua, perusahaan-perusahaan konglomerat sebaiknya ikut mendukung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), sehingga dalam menyampaikan pemaparan kepada anggota DPR atau kepada siapa pun tidak terkesan menyembunyikan informasi. Mudah-mudahan bila dua hal ini dijadikan pelajaran yang baik, perusahaan di lingkungan konglomerat lainnya tidak akan mengalami nasib tragis seperti RAPP ini. Semoga.

Belajar dari Insiden Pengusiran Konglomerat oleh DPR

2007-10-10T09:32:00.000-07:00

[Indonesia Care Group] - Suhu ruang rapat Komisi VII DPR yang membidangi masalah lingkungan hidup berlangsung panas. Pertemuannya dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)—perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto—diwarnai kecaman di sana-sini. Soalnya, jawaban tertulis yang seharusnya diterima oleh anggota Komisi VII pada Kamis (4/10) ternyata baru dibagikan Senin (8) pada saat Rapat Dengar Pendapat.
Wakil rakyat semakin kecewa lantaran perusahaan di lingkungan Raja Garuda Mas (RGM) Group itu ternyata tidak melampirkan semua data yang diminta oleh Komisi Lingkungan, terutama data citra satelit atau foto udara tentang jumlah kapasitas Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kondisi lapangan. Pemaparan juga tidak dilakukan langsung oleh pimpinan puncak RAPP.
Untunglah, pemimpin rapat, Sony Keraf dengan bijaksana meminta rapat ditunda sehingga direksi bisa mempelajari jawaban yang harus dipersiapkan atas pertanyaan dewan. Rapat dengan RAPP ini terbilang unik, karena sering ditunda-tunda.
Dalam konteks ini, tentu saja ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh perusahaan-perusahaan konglomerat lainnya Pertama, sebaiknya konglomerat tidak melecehkan kelembagaan DPR-RI dengan jalan memberikan jawaban-jawaban yang relevan sesuai dengan kebutuhan anggota dewan. Hal ini penting dikedepankan, apalagi Komisi Lingkungan sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan bagi masa depan bangsa.
Kedua, perusahaan-perusahaan konglomerat sebaiknya ikut mendukung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), sehingga dalam menyampaikan pemaparan kepada anggota DPR atau kepada siapa pun tidak terkesan menyembunyikan informasi.
Mudah-mudahan bila dua hal ini dijadikan pelajaran yang baik, perusahaan di lingkungan konglomerat lainnya tidak akan mengalami nasib tragis seperti RAPP ini. Semoga.
[Sumber : SINAR HARAPAN. Tulisan ini juga bisa dilihat di :

Ingat Janji Fauzi Bowo, Besok Kita Tagih Realisasinya

2007-10-07T21:12:00.001-07:00

[The Indonesia Watch] - Fauzi Bowo dan Prijanto akhirnya dilantik menjadi Gubernur/Wagub DKI Jakarta. Tentu saja semua warga berharap agar gubernur baru ini dapat merealisasikan janji-janji yang diumumkan kepada warga, pada saat kampanye tempo lalu. Pengalaman yang sudah-sudah, biasanya janji tinggal janji, namun realisasinya entah sampai di mana.

Warga Jakarta tentu saja tidak mau janji kosong. Dengan penuh kesadaran untuk menciptakan Jakarta yang aman, nyaman, dan sejahtera, sebaiknya semua komponen warga Jakarta mencermati perjalanan kinerja kepemimpinan Fauzi Bowo. Janji yang direalisasikan tentu pantas kita puji, tetapi yang tidak direalisasikan tentu kita akan tagih bersama-sama.

Berdasarkan catatan media, berikut ini sebagian kecil janji-janji Fauzi Bowo semasa kampanye. Pertama, soal pendidikan : meningkatkan mutu pendidikan dan menambah kualitas sekolah gratis yang selama ini sudah berjalan dan mengembangkan sekolah kejuruan. Kedua, soal kesehatan : meningkatkan kualitas rumah sakit pemerintah dan menyediakan obat-obatan yang cukup dengan harga yang terjangkau.

Ketiga, soal transportasi : melanjutkan pembangunan monorel, subway, dan sejenisnya demi kelancaran arus lalu lintas. Keempat, soal ekonomi : penguatan akses modal dan akses pasar bagi UKM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kelima, soal sosial : memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan diri sendiri sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Dan, masih banyak janji lainnya.

Tentu saja, untuk merealisasikan janji-janji tersebut tidak semudah mengucapkannya. Namun demikian, sebaiknya Fauzi Bowo/Prijanto sudah memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda untuk merealisasikannya dalam Seratus (100) Hari Pertama sebagai Gubernur/Wakil Gubernur. Jika dalam 100 hari pertama masih belum ada sinyal positif untuk merealisasikan janjinya, kami merasa pesimistis Fauzi Bowo bisa lebih sukses dibanding Sutiyoso, pendahulunya. Kita lihat saja, nanti.

Ingat Janji Fauzi Bowo, Besok Kita Tagih Realisasinya

2007-10-07T21:12:00.000-07:00

Wartawan Harus Mendukung Penumpasan Illegal Logging

2007-10-05T20:58:00.000-07:00

[The Jakarta Watch] - Menarik sekali Pernyataan Kapolda Riau Brigjen Polisi Drs Sutjiptadi dalam pertemuan dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI yang meminta agar wartawan sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada kebenaran. Selain itu, Kapolda juga mengharapkan agar media independen dan netral, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mengapa Kapolda harus membuat pernyataan seperti itu?

Tentulah penyebabnya karena ada (bahkan banyak) oknum wartawan yang lebih berpihak kepada gerombolan illegal logging daripada berpihak kepada polisi. Banyak media yang menjadi corong pihak tertentu, baik itu pengusaha maupun pejabat. Akibatnya, pekerjaan polisi menumpas gerombolan illegal logging menjadi bukan perkara yang gampang. Apalagi yangdihadapi polisi adalah dua perusahaan pulp raksasa yang dituding menjadi biang praktek illegal logging selama bertahun-tahun.

Menurut Kapolda, dua perusahaan tersebut memiliki lahan jutaan hektar yang bisa mereka kuasai selama 94 tahun. Hal demikian tentu saja sangat memprihatinkan, karena hutan tersebut diobrak-abrik tanpa menindahkan aturan dan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibat pejabat dan pengusaha melakukan kolusi gila-gilaan, beberapa spesies tumbuh-tumbuhan, binatang, serta kelestarian alam pun menjadi punah. Nah, kini polisi sudah memiliki bukti-bukti yang lengkap mengenai masalah tersebut, termasuk manupulasi dokumen-dokumen yang dilakukan oleh gerombolan illegal logging tersebut.

Sangat tidak pada tempatnya, jika wartawan yang seharusnya menjadi pengawal kebenaran, malah membantu membelokkan informasi yang sengaja disetir oleh para gerombolan pelaku illegal logging. Kinilah saatnya, wartawan mendukung polisi untuk menumpas gerombolan illegal logging. Hal ini sangat penting untuk digarisbawahi, soalnya wartawan yang tidak membela kebenaran namun malah membela kejahatan, sebenarnya tidak ada bedanya dengan penjahat itu sendiri.

Korporasi Besar Jangan Melecehkan DPR-RI

2007-10-03T20:44:00.000-07:00

[Indonesia Care Group] - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, DPR juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, sudah sepantasnya DPR diberikan tempat dan penghormatan yang sebaik-baiknya dari masyarakat.

Kami sungguh prihatin mendengar informasi, bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ternyata ada personal manajemen di korporasi besar itu mengenakan baju kaos sehingga dinilai tidak menghormati DPR, bahkan terkesan sangat melecehkan lembaga terhormat DPR-RI. Untunglah, para pimpinan dan anggota DPR-RI Komisi VII sangat responsif, sehingga sejak awal rapat, manajer RAPP tersebut diperintahkan keluar untuk membeli baju yang lebih pantas dan sopan untuk mengikuti forum resmi ini.

Peristiwa yang mengenyampingkan wibawa martabat lembaga DPR-RI seperti ini, tentu saja sangat memprihatikan sekaligus menusuk-nusuk hati rakyat Indonesia. Dalam pandangan kami, sebaiknya para pengusaha atau konglomerat dapat menginstruksikan jajaran manajemennya untuk memiliki sikap yang hormat terhadap lembaga-lembaga tinggi negara. Meskipun kita korporasi besar, janganlah kita melumpuhkan kewibawan DPR-RI.

Semoga peristiwa yang menimpa anak perusahaan Raja Garuda Mas Group (RGM) itu menjadi pelajaran yang berharga bagi korporasi besar lainnya, untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang sama. Terima kasih.

Sikap Indonesia Harus Tegas Soal Myanmar

2007-09-28T22:51:00.000-07:00

[Asian Studies Forum] http://asia-studies.blogspot.com/2007/09/sikap-indonesia-harus-tegas-soal.html- Sampai saat ini Indonesia terkesan kurang tegas dalam menyikapi persoalan Myanmar. Padahal sebagai anggota tidak tetap Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia harus menunjukkan ketegasan dalam menyikapi situasi terakhir di Myanmar.

Pemerintah Indonesia seharusnya berani mendesak DK PBB agar mengirimkan tim kemanusiaan ke Myanmar. Pengiriman humanitarian intervention ke Myanmar ini dianggap penting, soalnya pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di negara tersebut semakin memburuk dan menjadi ancaman bagi perdamaian.

Selain mengambil inisiatif dengan mendesak PBB tersebut, Indonesia juga seharusnya berani mengusulkan agar ASEAN membekukan keanggotaa Myanmar sampai demokrasi di negara itu pulih kembali. Pernyataan Indonesia sangat penting untuk menegakkan wibawa dan kehormatan bangsa sekaligus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam pandangan kami, seharusnya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil peran secara terbuka dengan membuat pernyataan tegas yang menolak tindakan represif junta militer dalam menghadapi gejolak politik di Myanmar. Bagaimana menurut Anda ?

Soal Bingkisan, KPK Seharusnya Juga Tegur Pengusaha

2007-09-28T21:18:00.000-07:00

[The Indonesia Watch] - Ternyata masih ada perusahaan yang nekat memberikan parcel, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang keras pejabat negara menerima bingkisan lebaran. Salah satunya adalah RGM Indonesia (Raja Garuda Mas Group) yang mengirim bingkisan kepada Aulia Rahman, Anggota FPG DPR-RI – yang juga Ketua Panja Illegal Logging.

Untunglah, Aulia Rahman termasuk pejabat yang takut melanggar UU Gratifikasi dan patuh terhadap larangan dari KPK, sehingga Aulia Rahman segera akan mengembalikan bingkisan tersebut kepada KPK. Sikap tegas yang dilakukan oleh wakil rakyat itu tentu saja patut mendapat apresiasi yang baik dari masyakarat dan pemerintah karena berani mempertahankan harga diri dan martabatnya. Seharusnya para pejabat publik lainnya mengikuti langkah Aulia Rahman.

Namun demikian, di sisi lain, seharusnya KPK juga menegur keras perusahaan dan pengusahanya yang nyata-nyata sudah memberikan bingkisan kepada pejabat meskipun dilarang. Sangat tidak pantas pengusaha menggoda para pejabat dengan bingkisan-bingkisan yang potensial menghantarkan para pejabat ke penjara – jika melanggar pasar gratifikasi. Dalam konteks ini, kami menghimbau sebaiknya perusahaan juga mengedepankan aspek moral yang tercantum dalam kaidah good corporate governance (GCG). Terima kasih.

Fauzi Bowo – Prijanto Tidak Boleh Menghambur-hamburkan Uang Rakyat

2007-09-26T21:06:00.002-07:00

[The Jakarta Watch] - Gubernur / Wagub DKI Jakarta yang baru akan mengawali tugasnya dengan penuh cobaan. Bahkan mungkin tanpa dukungan simpati yang cukup baik dari warga Jakarta. Mengapa demikian ? Soalnya, seperti ramai diberitakan media massa, untuk pelantikannya saja, kabarnya pasangan Fauzi Bowo – Prijanto menyedot dana rakyat sampai dengan Rp 1,425 miliar.

Jelas, hal ini merupakan langkah awal yang menimbulkan citra negatif bagi Fauzi Bowo -- Prijanto, padahal langkah akhir menuju kesejahteraan warga Jakarta, masih sangat jauh. Informasi seperti itu mengesankan bahwa Pemerintah DKI Jakarta – termasuk Fauzi Bowo -- menghambur-hamburkan uang rakyat. Disamping menyakiti hati warga Jakarta, tindakan demikian sama sekali tidak relevan dengan visi dan misi yang dikampanyekan oleh pasangan Fauzi Bowo -- Prijanto yang (waktu itu) mengusung kampanye “Jakarta Untuk Semua” ini.

Bagi seluruh warga Jakarta kami juga menghimbau agar bersama-sama bahu-membahu dan bekerjasama untuk melakukan monitoring 100 (Seratus) Hari Pertama untuk mengawasi dan memantau kinerja Fauzi Bowo – Prijanto sebagai Gubernur / Wagub DKI Jakarta yang baru. Terus terang, kinerja 100 Hari Pertama sebagai Gubernur/Wagub akan sangat menentukan nasib dan masa depan warga Jakarta untuk masa-masa selanjutnya.

Kepada Fauzi Bowo -- Prijanto sebagai Gubernur/Wagub DKI Jakarta, kami meminta agar sebagai pemimpin baru, dapat segera melakukan upaya-upaya kongkrit untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan kepada warganya. Langkah awal yang negatif berupa pemborosan biaya pelantikan, hendaknya menjadi langkah yang terakhir kali dan jangan sekali-sekali menghamburkan uang rakyat lagi di masa mendatang. Selamat untuk Fauzi Bowo -- Prijanto, semoga Anda berdua sukses.

Fauzi Bowo – Prijanto Tidak Boleh Menghambur-hamburkan Uang Rakyat

2007-09-26T21:06:00.000-07:00

Pantaskah Kita Tidak Menghargai Mantan Presiden ?

2007-09-25T20:40:00.000-07:00

[Indonesia Care Group] - Berita mengenai kegagalan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengunjungi korban gempa di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) untuk memberikan bantuan kepada korban gempa sungguh sangat memprihatinkan dan melukai hati rakyat. Akibatnya, hingga saat ini timbul tanda tanya besar : Mengapa pemerintah tidak menghargai mantan presidennya ? yang entah kapan akan dijawab pemerintah.

Seperti diberitakan luas, termasuk media kita ini, Danrem 032 Wirabraja Kolonel TNI Bambang Subagyo dan Danlanud Tabing Padang Letkol Pnb Sugiharto di Bandara Minangkabau Padang menyampaikan bahwa Mabes TNI melarang penggunaan helikopter yang akan digunakan oleh Megawati. Menurut Wasekjen PDIP Agnita Singadikane, sebenarnya awalnya dikatakan bisa terbang, tetapi kemudian ada pemberitahuan dari Cilangkap (Mabes TNI) tidak boleh digunakan.

Tentu saja pelarangan sangat mengherankan. Mengapa upaya warga negara yang kebetulan mantan Presiden ingin membantu korban bencana kok mesti dihalang-halangi seperti ini. Kasus ini dipastikan berpotensi menurunkan citra baik TNI yang selama ini dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu, jika penyebab utamanya adalah oknum petinggi militer, sepantasnya dia diberikan sanksi militer – tentu saja setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam.

Dalam konteks ini, kita sepenuhnya mendukung mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suaidy Marasabessy yang menyatakan agar Mabes TNI menjelaskan alasan yang rasional mengenai pelarangan pesawat helikopter terhadap Megawati. Suaidy menyetakan hal demikian tentu bukan tanpa argumentasi. Menurutnya, kasus ini berpotensi menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan, sangat menghambat inisiatif rujuk nasional, serta menyuburkan dendam antar elit politik.Pertanyaan kita selanjutnya, mengapa pemerintah membiarkan persoalan ini terjadi ? Bukankah pencitraan dan public relations yang selalu dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa pupus gara-gara kasus ini ?

Oleh karena itu, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ada dua hikmah yang harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah dan warga.Pertama, sebaiknya pemerintah tidak arogan dengan menutup mata dan telinga atas partisipasi warga terhadap korban bencana – apalagi pemerintah menolak bantuan asing. Sepanjang untuk kepentingan sosial hendaknya pemerintah mendukung upaya warga apalagi niatnya sangat mulia, yaitu membantu korban gempa. Kedua, marilah kita meningkatkan kesetikawanan sosial dengan saling tolong menolong dan bergotong royong antar sesama. Sudah saatnya kita tidak tergantung kepada pemerintah – anggap saja pemerintahan kita sekarang ini sedang tidak berfungsi normal.

Mendukung BPK Soal Audit Biaya Perkara MA

2007-09-21T20:32:00.000-07:00

[Indonesian Care Group] - Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Mahkamah Agung (MA) kepada Kepolisian RI (Polri) perlu mendapat dukungan publik secara luas. Mengapa ? sebagaimana manusia pada umumnya, para pejabat MA juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Apalagi BPK merasa dihalang-halangi ketika akan melakukan audit soal pungutan biaya perkara– yang seharusnya merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Mengutip keterangan Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI Daeng M Natzier -- seperti diberitakan media ini -- BPK menilai Sekretaris MA Rum Nessa melakukan perbuatan mencegah, menghalangi, dan menggagalkan pemeriksaan biaya perkara. Penghalangan audit dilakukan dengan adanya surat Sekretaris MA No 314/SEK/01/VIII/2007 tanggal 30 Agustus, tentang keberatannya untuk diperiksa dan diaudit BPK.Keberatan MA tersebut mengherankan, karena BPK hanya menjalankan amanat UUD 1945 dan UU Keuangan Negara untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sependapatan dengan BPK yang menilai pungutan di MA termasuk PNBP.

Kami dan Indonesian Good Governance Care (IGCC) sangat menyesalkan sikap MA yang tidak kooperatif untuk diaudit oleh BPK. Padahal jika tidak ada persoalan, seharusnya MA dengan sikap ksatria tidak mempermasalahkan soal audit ini. Bahkan tanpa diminta pun seharusnya menyesuaikan diri dengan ketentuan UU Keuangan Negara – sebagaimana yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya. Penolakan yang dilakukan oleh MA semakin menjatuhkan image MA karena tidak transparan dan tidak akuntable. Bukan itu saja, kita juga curiga ada apa-apa dalam pengelolaan pungutan biaya perkara.

Sudah sepantasnya kita semua menyemangati BPK untuk tidak kendor melawan arogansi institusi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepantasnya tidak menutup-nutupi masalah ini, justeru seharusnya mendorong BPK untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. BPK sudah mengawalinya dengan langkah cantik, yaitu melaporkan MA kepada Polri. Bola kini ada di tangan Kapolri dan tentu saja Presiden SBY.