Bapepam Sebaiknya Tunda IPO Adaro

[Indonesia Monitor Network] - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) sebaiknya menunda penawaran saham atau initial public offering (IPO) PT Adaro Energy. Penundaan ini sangat penting agar investor bisa terhindar dari bahaya potensi kerugian yang mungkin timbul.

Seperti diberitakan media, Adaro hingga saat ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan hukum dan politik. Bapepam pun terkesan hati-hati mengeluarkan ijin IPO Adaro ini. Sampai sejauh ini, langkah Bapepam cukup bijaksana dan sebaiknya bisa dipertahankan, hingga urusan hukum yang mengganjal IPO Adaro bisa diselesaikan dengan baik.

Akan lebih baik, jika Bapepam LK juga meneliti lebih lanjut alokasi saham Adaro Energy yang akan ditawarkan kepada publik, apakah benar-benar memang diberikan kepada masyarakat luas atau hanya untuk kelompok tertentu. Berdasarkan informasi, ada beberapa investor institusi hingga saat ini belum menerima penawaran saham. Akibatnya, menyisakan banyak pertanyaan, sebenarnya IPO Adaro Energy ini untuk publik atau untuk siapa ?

Dalam konteks inilah, sevaiknya Bapepam LK mendengar keluhan investor, jangan hanya mendengar keluhan emiten semata. Bapepam harus berpegang teguh untuk menjaga kepentingan publik. Karena itu, menunda IPO Adaro Energy merupakan salah satu opsi penting yang harus dipikirkan oleh otoritas pasar modal. Bagaimana menurut Anda ?

Prihatin Kinerja PLN

[Pemantau Energi Indonesia] - Kami sungguh merasa prihatin dengan kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sangat mengecewakan. Kebijakan byar-pet, dengan alasan apapun sulit diterima akal sehat. Seharusnya manajemen PLN merestrukturisasi kembali kebutuhan listrik public, sehingga kebijakan byar-pet ini bisa dihindari.

Secara faktual, PLN sudah merugikan dunia usaha yang hamper semuanya sangat tergantung kepada kebutuhan energi listrik. Bukan itu saja, pelayanan umum – seperti rumah sakit, dan sebagainya juga memerlukan kesinambungan ketersediaan listrik ini.

Jika kinerja PLN tidak menunjukkan tanda-tanda yang membaik, sepantasnya seluruh jajaran manajemen BUMN ini dievaluasi ulang. Jika perlu diganti oleh orang-orang yang mumpuni, sehingga kepastian ketersediaan listrik ini menjadi lebih terjamin. Terima kasih.

Dukungan untuk Bapepam LK

[Indonesia Capital Market Care] - Rencana Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk meneliti kasus-kasus pasar modal yang potensial merugikan investor di bursa saham, merupakan langkah positif yang harus didukung.

Namun demikian, hendaknya para pajabat Bapepam-LK jangan hanya berwacana alias ngomong doing. Kami menyarankan agar Bapepam – LK segera membuat daftar untuk meneliti oknum-oknum yang pernah dijatuhi sanksi, baik administrasi maupun denda di masa lalu, namun mereka kini menjadi pejabat di perusahaan-perusahaan pasar modal. Misalnya, menjadi komisaris/direksi perusahaan sekuritas atau emiten.

Soalnya ada kecenderungan, perusahaan-perusahaan yang kini ditangani oleh mereka akan melakukan maneuver pasar modal yang buntut-buntutnya merusak citra pasar modal – karena terbukti sukses merugikan investor pasar modal.

Mudah-mudahan Bapepam-LK cepat tanggap, semoga kasus-kasus yang berpotensi merugikan investor bisa dideteksi lebih dini. Terima kasih.

Prihatin Penahanan Sekretaris DPRD Banten

[Barian Rakyat Anti Kejahatan dan Kriminalitas] - Sehubungan dengan penahanan Sekretaris DPRD Banten Iya Sukiya, maka bersama ini kami dari Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK!) menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Dalam pandangan kami, alasan Kejati Banten bahwa penahanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyidikan, sangat sulit diterima akal sehat. Mungkinkah, pejabat DPRD tersebut bisa melarikan diri?

Menurut media, Iya Sukiya ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) seluas kurang lebih 59 hektare senilai Rp45.735.206.202. Benar/tidaknya tuduhan tersebut, tentu harus dibuktikan di depan meja hijau yang menjunjung tinggi asas keadilan.

Penanganan kasus ini banyak mendapat perhatian publik karena dinilai tidak profesional. Pihak Polda Banten tidak sepenuhnya mengundang pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus ini, misalnya, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang (PPTKS) atau pun Pimpinan Pelaksana Kegiatan KP3 Banten Banten - yang sesungguhnya, sangat berkompeten. Bahkan, jika perlu Gubernur Banten juga penting didengar keterangannya.

Tidak mengherankan, jika banyak komentar yang menyebutkan Iya Sukiya yang saat itu menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, telah dikorbankan sebagai tersangka dalam kasus ini. Padahal, dibandingkan dengan Iya Sukiya, masih banyak pihak yang lebih pantas mempertanggungjawabkan persoalan ini. Baik, secara struktural jabatan, maupun pihak-pihak yang benar-benar menikmati rupiah dari proyek ini.

Nasi sudah menjadi bubur, sebaiknya Iya Sukiya menyampaikan secara jujur, siapa sesungguhnya yang lebih bertanggungjawab dalam kasus ini. Sehingga keadilan benar-benar menjadi panglima hukum yang sesungguhnya. Terima kasih.

[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini juga bisa dibaca di : OKEZONE DOTCOM, SINAR HARAPAN,

Calon Kepala BP Migas Harus Mampu Menggenjot Produksi Minyak

[Komunitas Pemantau Energi Indonesia] - Calon Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sepatutnya memiliki kemampuan untuk menggenjot produksi minyak. Jika hal ini tidak mampu dilakukan, maka nasib bangsa ini akan semakin terpuruk dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial masyarakat, yang sama sekali tidak kita harapkan.

Oleh sebab itu, rencana pemerintah untuk mengganti Kepala BP Migas Kardaya Warnika merupakan langkah yang sangat tepat, tetapi jangan dilakukan secara gegabah dengan mencalonkan kandidat yang dinilai tidak mumpuni. Bagaimana pun, tugas yang akan diemban akan sangat berat, yaitu harus meningkatkan produksi minyak, membongkar penyimpangan cost recovery senilai Rp 18 triliun (menurut versi BPKP) serta membantu mengatasi semburan lumpur Sidoarjo.

Seperti diberitakan media, pada saat ini sudah beredar tiga nama yang menjadi calon kuat Kepala BP Migas, yaitu Evita H Legowo (Staf Ahli Menteri ESDM), R Priyono (Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas), dan Hadi Purnomo (Kepala Lemigas). Sayangnya ketiga nama tersebut kurang mendapat sambutan positif dari kalangan DPR-RI, karena dinilai kurang professional dan tidak mumpuni. Kondisi seperti ini tentu memprihatinkan, soalnya bukan tidak mungkin “Tragedi Cagub BI Agus Martowardoyo” bisa kembali berulang di tangan DPR-RI.

Akan lebih elegan, jika Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan nama alternative lain yang sudah dikenal publik dengan pemikiran-pemikirannya di bidang migas sangat tajam dan cerdas. Jika hal demikian direpresentasikan, barangkali nama pengamat Kurtubi, yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) tentu sangat patut masuk dalam bursa calon Kepala BP Migas.

Akhirnya, mudah-mudahan semua pihak dapat memilih Kepala BP Migas yang benar-benar mumpuni dan bukan karena perkoncoan dengan Menteri ESDM ataupun Presiden SBY, hal ini penting agar masyarakat Indonesia segera terbebas dari kesulitan minyak. Jangan sampai politik “kepentingan” diberikan ruang gerak dalam konteks pergantian pimpinan BP Migas ini.
[Sumber : SURAT PEMBACA DOTNET. Tulisan ini juga bisa dilihat di : THE JAKARTA POST, BISNIS INDONESIA,

Pengusaha Bioskop Harus Dukung Film Nasional

[The Celebrity Watch] - Pada saat ini, boleh dikatakan dunia perfilman nasional kita telah bangun dari tidur. Munculnya optimisme insan muda film dalam berkarya memberikan angin segar bagi masyarakat perfilman nasional. Tentu saja, kabar baik ini sangat menyejukkan kita yang tengah merasa frustasi oleh kondisi ekonomi saat ini.

Tidak salah, jika masyarakat Indonesia menaruh banyak harapan dengan meledaknya dunia perfilman nasional, demi sebuah identitas baru. Ini menggembirakan, karena berita (dan iklan) mengenai hadirnya film nasional baru seringkali kita lihat di media cetak hiburan atau pun media umum yang memiliki rubrikasi hiburan.

Untuk mempertahankan prestasi demikian, masyarakat perfilman nasional memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan terutama pengusaha-pengusaha bioskop. Untunglah pengusaha bioskop cukup merespon positif, sehingga hari-hari terakhir ini kita banyak melihat film produksi dalam negeri di layer lebar.

Ke depan, kami mengharapkan agar dukungan bioskop dapat lebih aktif berperan serta memajukan perfilman nasional dengan jalan menayangkan secara luas film kita di arena pertunjukan film mereka. Mudah-mudahan, perfilman nasional Indonesia semakin maju dan sukses. Semoga!

[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini bisa juga dilihat di : OKEZONE DOTCOM,

Jangan Tinggalkan Perintis Blok Natuna

[Komuniktas Pemantau Energi Indonesia] - pemerintah RI sebaiknya jangan meninggalkan investor perintis Proyek Blok Natuna D Alpha. Bagaimana pun, sejak 1996 mereka sudah menginvestasikan biaya, waktu, dan tenaga untuk mengakuisisi 26% participating interest (PI) dan menanggung 7,33% PI milik Pertamina. Kemudian sejak 1999, ExxonMobil merubah kepemilikan PI menjadi 76% ExxonMobil dan 24% Pertamina.

Dalam perkembangannya kemudian, di tahun 2008 ini, pemerintah mengambilalih proyek dan menyerahkannya kepada Pertamina. Sayangnya, Pertamina sendiri mengakui bahwa perusahaan BUMN itu, tidak mungkin bekerja sendirian menggarap proyek tersebut, sebab memerlukan modal yang luar biasa besar. Setidaknya, dibutuhkan total investasi modal sebesar US$40 miliar (berarti lebih 8 X lebih besar dari Proyek Tangguh).

Oleh sebab Pertamina harus menggandeng investor asing untuk memberdayakan lapangan gas terbesar di Asia Tenggara itu. Ada beberapa argumentasi penting, mengapa ExxonMobil - sebagai investor perintis pantas diberikan kesempatan ulang untuk bekerja sama dengan Pertamina. Pertama, mayoritas proyek injeksi gas besar dunia dioperasikan atau dimiliki sebagian oleh ExxonMobil. Kedua, ExxonMobil termasuk pemimpin dalam teknologi pemisahan CO2, karena memiliki teknologi Controlled Freeze Zone (CFZ). Ketiga, pada saat ini ExxonMobil merupakan pengirim dan penjual gas CO2 terbesar di dunia. Dan, keempat, selama lebih dari 30 tahun, ExxonMobil sudah bekerja melakukan studi pengembangan Natura secara menyeluruh.

Memang Pemerintah RI dan Pertamina sepenuhnya memiliki kewenangan mutlak untuk mengeksekusi investor mana yang bakal dijadikan mitra. Namun demikian, dalam seleksi mitra investor harus berpegang teguh kepada kaidah transparansi dan jangan salah pilih investor. Kesalahan memilih mitra dipastikan akan berdampak luar biasa besar bagi perekonomian Indonesia maupun politik internasional kita.
[Sumber : JURNAL NASIONAL. Tulisan ini juga bisa dilihat di :